Kegiatan galian C Ilegal tersebut tetap beroperasi dengan aman tanpa ada rasa cemas dan takut sedikitpun, ini sangat meresahkan warga masyarakat lingkungan Desa Linggar Mukti.

Menurut informasi dari sumber yang tidak mau di tulis namanya tanah yang di lakukan galian tersebut adalah tanah milik perhutani yang notabennya tanah milik negara, namun tampaknya belum ada tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Ketika awak media ke lokasi beberapa waktu yang lalu galian C tersebut nampak betul galian C beroperasi sangat merusak lingkungan setempat, Selain itu keluar masuknya mobil pengangkut tanah yang mengotori jalan pengguna umum, sehingga kalau ini di biarkan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

Berdasarkan Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009, setiap orang yang melakukan usaha penambangan galian C ilegal tanpa Izin (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa adanya izin usaha Penambangan atau SIUP dan Izin pertambangan rakyat diwajibkan memiliki izin khusus untuk penjualan dan pengangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU yang sama.

Maka dari itu Aparat Penegak hukum wilayah Kabupaten Bogor harus segera turun ke lokasi galian C ilegal yang beralamat di Desa Linggar Mukti Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, yang diduga tanah yang digunakan tempat galian C tersebut milik perhutani atau tanah milik negara.

Jika hali ini dibiarkan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku galian C ilegal tanpa izin, maka aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan soal temuan galian C diduga ilegal di kawasan kecamatan Kepala Nunggal.
(Tim)