Dalam pertemuan santai tersebut, Bupati menjelaskan bahwa Perbup 46 dan revisi 47 itu dikeluarkan atas dasar pertimbangan untuk melindungi pengguna jalan umum bagi masyarakat yang lebih banyak. Perbup ini diterbitkan untuk mengatur jam operasional truk, agar masyarakat umum, itu bisa lebih nyaman dan aman.

"Keluhan-keluhan dari masyarakat beberapa bulan terakhir inilah yang menjadi dasar hukum, landasan hukum dan juga landasan kajian dari pemerintah daerah menerbitkan Perbup 46 dan 47," terang Zaki.

Zaki menjelaskan, Jadi saya juga sampaikan nanti, kita akan pertemukan juga dengan perwakilan masyarakat, dengan perwakilan lainnya, pengguna jalan umum, biar mereka bisa sharing, bisa diskusi.

"Jangan sampai, pandangan-pandangan ini hanya sepihak. Secara keseluruhan dialog komunikatif, interaktif juga, berlangsung dengan baik ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kumpul bersama dengan elemen masyarakat yang lain agar bisa saling memahami satu sama lain. Dan tetap Perbup 46, 47 kita tegakkan tidak ada toleransi," paparnya.

Zaki Menjelaskan, Tadi juga saya sudah tegaskan kalau ada yang berani melanggar, apa lagi meninggalkan truk dalam keadaan mati di tengah jalan, harus ditindak dan sesuai dengan peraturan Lantas itu bisa langsung ditilang. Itu saya sampaikan dan dipahami.

"Kabupaten Tangerang tidak pernah melarang angkutan tersebut beroperasi, kami cuma mengatur jam operasional saja, sama sekali tidak ada larangan," tegasnya.

Zaki menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan sosialisasi selama 30 hari. Kenapa mereka baru datang saat ini, kalau mereka anggap peraturan ini tidak konsisten, saya justru bertekad akan menegakkan ini secara konsisten.

"Enggak ada kelonggaran terkait aturan ini, kita akan bekerjasama dengan kepolisian untuk menindak tegas setiap pelanggaran akan aturan ini." pungkasnya.