Ada beberapa point disampaikan Presiden Joko Widodo, antara lain melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 2708,7 trilyun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp.1.038,3 trilyun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp.770,4 trilyun. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp.427,5 trilyun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan.
Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung reformasi dan program perlindungan sosial yang diarahkan melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu, mendukung program penjaminan kehilangan pekerjaan, sesuai UU Cipta Kerja serta meningkatkan kualitas implementasi perlindungan sosial.
Untuk peningkatan produktifitas dan kualitas SDM dianggarkan sebesar Rp. 541,7 trilyun, pembangunan SDM tetap menjadi menjadi agenda prioritas.
Kebijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan dengan penekanan tiga hal, peningkatan kualitas SDM, melalui penguatan PAUD, dan sekolah penggerak, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset terapan dan teknologi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang, dan teaching industry, serta pelaksanaan program "Merdeka Belajar".
Di bidang pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp.384,8 trilyun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktifitas melalui infrastruktur berkualitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau. Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur strategis akan terus dilakukan.
Pada tahun 2022 anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp.770,4 trilyun yang akan di fungsikan pada peningkatan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan.
Pemerintah juga akan terus melakukan peningkatan terhadap TKDD agar tujuan perbaikan dan pemerataan pelayanan publik seluruh pelosok tanah air serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan dan berkeadilan. Pemerintah juga mengalokasikan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat.
Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022 yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5 %, tingkat kemiskinan 8,5% - 9,0% dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrim. Tingkat ketimpangan rasio gini dikisaran 0,376% - 0,378% serta indeks pembangunan manusia 73,41% - 73,46%.
Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi Rp. 1.840,7 trilyun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp. 1.506,9 trilyun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp.333,2 trilyun.
Defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85 % terhadap PDB atau Rp.868 trilyun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidalisasi fiskal mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3% terhadap PDB.
Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati dengan menjaga keberlanjutan fiskal.
Turut hadir, Forkopimda OKU, Anggota DPRD OKU, Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Seluruh Kepala OPD, Para Kabag, Camat Se-Kabupaten OKU, BUMN/BUMD serta Undangan Lainnya.
(Avn)
