Paparan tersebut dilakukan oleh Kepala Dinsos Ujat Sudrajat saat rapat evaluasi dengan DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (8/3/2021).

"DTKS merupakan kunci untuk penyaluran bantuan, mulai dari subsidi listrik, PBI hingga PKH/BPNT (Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Non Tunai)," kata Ujat di Cengkareng.

Pemaparan usulan ini menindaklanjuti tanggapan dari DPRD Kabupaten Tangerang mengenai masalah bantuan sosial yang dianggap belum merata dan tidak tepat sasaran. Salah satu Anggota Komisi II yang menyoroti yakni Deden Umardani.

Terkait hal tersebut, Ujat mengungkapkan, verval DTKS akan digelar dengan bekerjasama dengan Pemerintahan Desa, termasuk soal anggaran.

Adapun anggaran yang dimaksud yakni memanfaatkan dana desa untuk operasional verval DTKS. 

Nantinya, desa juga akan dilibatkan verval untuk mendatangi langsung masyarakat yang sudah ada dalam pre-list DTKS saat ini. 

Verval tersebut akan menindaklanjuti pre-list DTKS, apakah penerima sudah tepat sasaran atau tidak. 

Selain itu, ada kemungkinan juga penambahan data masyarakat miskin yang masuk ke dalam DTKS hasil dari verval tersebut.

"Kenapa kami mengajak desa, karena desa adalah ujung tombak dari DTKS. Sebab, desa yang nantinya akan menentukan data masyarakat miskin melalui musyawarah desa (musdes)," kata Ujat.

Adapun hasil musdes tersebut akan diusulkan ke Kemensos RI untuk masuk ke dalam DTKS.

"Perlu ditekankan, Kemensos RI tidak akan menerima jika usulan data baru tidak menyertakan musdes," tegas Ujat.

Sementara itu, Deden mengungkapkan, DPRD Kabupaten Tangerang siap mendukung rencana verval DTKS di Kabupaten Tangerang. Hal itu dinilai bisa membenahi permasalahan data masyarakat miskin yang selama ini masih terjadi.

(War)