Sarinah menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan minimnya kehadiran siswa. Salah satunya adalah lokasi sekolah yang berada di kampung, sehingga akses dan mobilitas siswa menjadi terbatas. Selain itu, ia juga menyoroti kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka.

"Memang ada beberapa anak yang tidak rutin mengikuti kegiatan belajar. Namun, kami selalu berupaya menjemput mereka jika ada kegiatan penting yang harus dihadiri," ujar Sarinah.

Terkait pengelolaan dana sarana dan prasarana (sarpras) SKH, Sarinah mengaku tidak mengetahui secara rinci besaran dana yang diterima setiap tahapnya dalam setahun. Hal ini dikarenakan SKH Sarongge berada di bawah naungan yayasan, sehingga semua urusan anggaran, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana pemeliharaan sekolah, dikelola oleh pihak yayasan.

Dugaan adanya siswa fiktif dan kurangnya transparansi pengelolaan dana di SKH Sarongge ini menjadi sorotan. Masyarakat berharap pihak terkait dapat segera melakukan investigasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan hak-hak siswa terpenuhi dan pengelolaan dana dilakukan secara akuntabel. (Cecep)