Buruknya Koordinasi internal pada Dinas Pariwisata menjadi dagelan yang sedang di tampilkan pada masyarakat khususnya Bidang Promosi dan Pemasaran. Bukan rahasia lagi kegiatan Pembuatan Film Webseries menjadi perbincangan di bulan maret 2023 saat tayangan perdana di kanal youtube yang menuai kontroversi di masyarakat, dengan Judul “Kamu Cantik dengan Hijabmu”. Sangat mengejutkannya sampai saat ini pengakuan para pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Banten mengaku belum pernah melihat tayangan Film tersebut. Pembuatan Film Webseries 1,2 dan 3 (dipecah) dengan nilai masing-masing 150jt (Total Anggaran 450 Jt) adalah salah satu kegiatan pada Bidang Promosi dan Pemasaran dengan anggaranya nyaris menyentuh setengah milyar, Pada waktu yang sama dengan 3 kegiatan yang sama dilakukan melalui Penunjukan Langsung (PL). Inilah scenario licik memecah kegiatan menghindari Lelang. Sudah sangat Fatal kesalahan karena tidak sesuai aturan dalam Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tutur Amarullah.
Amarullah Melanjutkan. Konsolidasi masa terus dilakukan, dari aliansi dan tokoh masyarakat serta beberapa aktivis dan penggiat pariwisata ikut bergabung atas nurani dan rasa keadilan. Terlalu riuh dengan masalah pada pada Dinas Pariwisata Prov.Banten sejak di Pimpin Oleh Alhamidi, isu yang berkembang “Pak Kadis menunjuk seorang pengusaha Berinisial SL untuk memegang semua kegiatan di kantor Dispar, bahkan pengusaha tersebut kerap menjual nama Pak Pj.Gubernur hingga mengancam Pegawai lain akan di rekomendasikan mutasi jika tidak diberikan kemudahan untuk mengambil alih kegiatan–kegiatan yang ada di Bidang”. Demikian penjelasan seseorang yang tidak mau disebut namanya.
Masalah lain yang ramai dalam beberapa waktu lalu Pernyataan Alhamidi yang menyebut Anggaran atau pekerjaan pada Proyek Aspirasi adalah punya Komisi 3 DPRD Banten, Masyarakat Bertanya-tanya entah apa yang terjadi di Banten ini. Eksekutif dan Legislatif terkesan ada main mata dan kongkalingkong dalam penggunaan APBD untuk kepentingan kelompok bahkan pribadi. Maka dari itu kami meminta kepada Kejari Serang untuk secepatnya bertindak dan menyeret Oknum Pejabat yang merugikan Masyarakat. Jangan sampai Masuk angin jika tidak ingin pengadilan Jalanan yang akan terjadi di tanah Banten“. Tutup Amarullah. (Lingga)
