Rapat diikuti sejumlah Perangkat Daerah (PD) dan Unit kerja terkait, yakni Inspektorat, BPKAD, BKPSDMA, DPMPTSP, DPMD, BAPPEDA, Dinas Kominfo, BAPENDA, Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda.

"Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, untuk itu LHKPN bagian terpenting bagi penyelenggara negara” kata Sekda.

LHKPN pun merupakan langkah Pemkab Tangerang bekerjasama dengan BPKP dan Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, lanjut Sekda.

Monitoring dan evaluasi terus dilakukan bersama-sama dengan Inspektorat dan PD lainnya agar terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Selain LHKPN, Manajemen ASN, Optimalisasi pajak daerah, manajemen aset hingga tata kelola pemerintahan desa menjadi indikator," tutur Sekda.

Pada rapat tersebut juga, masing-masing PD memaparkan langsung pencapaian dan kendala pada masing- masing PD dalam pencapaian Program Korsupgah KPK tahun 2020.

Ia juga berharap kepada semua OPD yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tangerang turut serta dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pemenuhan indikator-indikator dalam delapan area intervensi yang diminta oleh Korsupgah KPK tersebut.

(Red)