Salah seorang pengurus Badan Usaha milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Tangerang yang meminta namanya dirahasikan menjelaskan, Apdesi bekerjasama dengan Indes meyelenggarakan pelatihan peningkatan SDM lembaga kemasyarakat desa. Setiap desa wajib mengikuti pelatihan tersebut dengan membayar Rp 70 juta dari alokasi DD. 

“Tahun 2018 sudah dilaksanakan, setiap desa diminta Rp 5 hingga Rp 7 juta untuk pelatihan pengurus Bumdes. Namun tahun ini, diminta Rp 70 juta perdesa,” katanya saat menghubungi wartawan melalui telepon, Senin (23/9/2019).

Menurutnya, pelatihan peningkatan SDM lembaga kemasyarakatan desa pada tahun ini dijadwalkan untuk pengurus karang taruna, perlindungan masyarakat (linmas), lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Biaya yang diminta sebesar Rp 70 juta dari alokasi DD. 

“Pelaksanaan pelatihan akan dilaksanakan Oktober mendatang, di salah satu hotel di Bogor, Jawa Barat. Pemdes (pemerintah desa) sudah menganggarkan biaya sebesar Rp 70 juta dari Alokasi DD untuk pelatihan itu,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, besarnya biaya pelatihan itu dikeluhan oleh sejumlah operator desa dan pendamping desa. Namun demikian, operator desa dan pendamping desa tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya biaya tersebut dianggarkan melalui alokasi DD oleh mereka. 

“Jika dikalkulasikan, Rp 70 juta perdesa dikali 243 desa se-Kabupaten Tangerang hasilnya Rp 17 Miliar lebih. Masa biaya pelatihan sebesar itu,” ungkapnya.

Kepala Desa (Kades) Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Jejen membenarkan, ada pelatihan pengurus kelembagaan masyarakat desa. Namun demikian, Jejen enggan meyebutkan biaya untuk pelatihan tersebut. 

“Biayanya operator desa yang tahu. Nanti saya tanyakan ya,” singkatnya. (Mad Sutisna)