Banten (5877)
Tangerang, lensafokus.id — Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyalurkan paket bantuan bagi Keluarga Berisiko Stunting (KRS) seperti Calon Pengantin (Catin), Ibu Hamil dan Balita di bawah 2 tahun (Baduta) di Aula Kecamatan Kelapa Dua, Rabu (26/11/25),
Bupati Maesyal Rasyid didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Tangerang Rismawati Maesyal Rasyid. Pemkab berkomitmen menurunkan angka kasus stunting di wilayah Kabupaten Tangerang.
Dalam sambutannya, dia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat intervensi gizi untuk menekan angka stunting. Bantuan bagi KRS merupakan bagian dari rangkaian program percepatan penurunan dan pencegahan stunting.
“Pemberian bantuan berupa makanan bergizi dan sembako ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penurunan serta pencegahan stunting di Kabupaten Tangerang. Melalui bantuan ini, kami berharap angka stunting semakin menurun dan tidak muncul kasus baru,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.
Dia juga kembali menyampaikan bahwa Kabupaten Tangerang telah memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiskal tahun berjalan, atas keberhasilan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
“Alhamdulillah, Kabupaten Tangerang mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal. Ini menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting di daerah kita dinilai berhasil. Pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah dan masyarakat,” tuturnya.
Menurut dia, paket bantuan yang disalurkan senilai Rp700.000 mencakup bahan pangan bergizi, terdiri dari 9 jenis barang, melalui APBD Kabupaten Tangerang sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap keluarga yang berisiko stunting.
"Ada beras, minyak goreng, telur, abon sapi, tepung terigu, agar-agar powder, abon ayam, bakso ikan dan 1 paket masak natura," imbuhnya.
Dia juga mengimbau para Catin, orang tua, kader, serta jajaran pemerintah di wilayah untuk memastikan upaya pencegahan Stunting dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan di lingkungannya masing-masing sebagai salah bentuk nyata
mendukung penuh agenda nasional dalam percepatan penurunan stunting.
“Kami berharap para orang tua terus menjaga kebersihan lingkungan dan memperhatikan asupan gizi anak-anak. Melalui gerakan bersama dalam program DASHAT–Dapur Sehat Atasi Stunting, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus mengokohkan komitmennya untuk mewujudkan Tangerang yang Sejahtera, Sehat, dan Berdaya Saing," pungkasnya.
Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Tangerang, dr. Muchlis, dalam laporannya menegaskan bahwa program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) merupakan salah satu strategi penting pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting.
“Program DASHAT menitikberatkan pada pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting, seperti ibu hamil, ibu pasca melahirkan, balita, dan calon pengantin. Program ini tidak hanya mengedepankan pelayanan kesehatan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga,” jelas dr. Muchlis.
Ia memaparkan bahwa sejak digagas pada 2023, program DASHAT telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2025, pelaksanaan program menyasar 3.312 keluarga berisiko yang mencakup edukasi serta pemberian bantuan natura.
Pihaknya juga menyiapkan paket natura tambahan untuk didistribusikan ke seluruh kecamatan, serta menargetkan sekitar 3.500 keluarga menerima bantuan serupa pada tahun anggaran berikutnya.
“Program ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat kepedulian sosial, serta mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, harmonis, dan berdaya,” imbuhnya. (red)
Tangerang, lensafokus.id - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah mendorong semua pihak untuk menguatkan komitmen meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi.
Hal tersebut diungkapkan Wabup Intan saat membuka di Pertemuan Tim Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Tangerang di Hotel Vega Gading Serpong, Rabu (26/11/25).
"Saya mohon semua komponen terus meningkatkan komitmen bersama untuk berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi. Setiap kelompok kerja harus dapat menjalankan tupoksinya secara optimal sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tangerang sesuai yang diharapkan," ujar Wabup Intan.
Dia mengatakan, Kabupaten Tangerang masih tergolong rawan. Tahun 2024 terdapat 34 kasus kematian ibu dan 214 kasus kematian bayi. Pada tahun 2025 ini, terhitung dari Januari-Oktober 2025, tercatat 17 kasus kematian ibu dan 171 kasus kematian bayi. Tren penurunan kasus tersebut hendaknya tidak membuat lengah, namun memberikan dorongan semangat bersama untuk terus berupaya maksimal menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kab. Tangerang
"Walaupun di tahun 2025 ini trend dari grafik kematian ibu hamil dan bayi menurun tapi tetap kita harus melakukan beberapa langkah antisipasi dan penanganan untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi yang ada di Kabupaten Tangerang," tandasnya.
Menurut dia, Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Kabupaten Tangerang merupakan gerakan yang patut diapresiasi karena memiliki tugas yang mulia. Program ini telah dicanangkan sejak 16 Januari 2014 dan pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen menjaga keberlanjutan program mulia tersebut.
"Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir sangat krusial dan berperan strategis dalam mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Setiap nyawa ibu dan anak yang berhasil kita selamatkan hari ini, akan menjadi bagian dari keberhasilan besar bangsa di masa depan," ujarnya.
Pihaknya pun mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh jajaran perangkat daerah terkait, para tenaga kesehatan, dan mitra yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Tangerang,
"Mari kita terus jaga semangat kerjasama, gotong royong dan kolaborasi antar berbagai komponen masyarakat di Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang optimal di Kabupaten Tangerang," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr. HendraTarmidzi melaporkan kematian ibu hamil tahun 2025 paling banyak disebabkan karena adanya komplikasi kehamilan (Eklamsia) yang terlambat penanganannya.
"Jadi biasanya ibu hamil mengalami eklamsi, hipertensi kemudian terjadi interaksi kejang-kejang, terlambat di bawa ke rumah sakit dan akibatnya penanganannya terlambat makanya menyebabkan kematian," ungkap Hendra.
Dia berharap melalui kegiatan Pertemuan Tim Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru ini, Puskesmas, klinik, bidan, praktek mandiri dan rumah sakit serta organisasi profesi bisa lebih mengambil manfaat, kemudian menganalisa serta menerapkan langkah-langkah yang benar dan efektif menghadapi tantangan program kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tangerang.
"Ini tugas kita bersama, jangan sampai nanti kita yang menyebabkan kematian bayi atau kematian ibu karena penanganan kita yang salah. Penanganannya dan pencegahan mulai dari tingkat Puskesmas, di klinik, di bidan, praktek mandiri sampai ke rumah sakit harus benar, enggak boleh ada kematian lagi" tegasnya. (Red)
Tangerang, lensafokus.id — Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menghadiri kegiatan Unit Layanan Darah Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Tangerang pada acara Gathering Rumah Sakit dan Bank Darah Rumah Sakit.
Kegiatan yang dihadiri oleh para pimpinan rumah sakit, tenaga medis, serta pengelola bank darah rumah sakit se-Kabupaten Tangerang tersebut digelar di Ballroom Mahogani Hotel Aryaduta, Kelapa Dua, Rabu (26/11/25).
Dalam berbagai hal, Bupati Tangerang menegaskan bahwa UDD Layanan Darah tersebut sangat penting dan bermanfaat karena mempertemukan seluruh pemangku kepentingan layanan kesehatan, baik dari rumah sakit pemerintah maupun swasta, sekaligus menjadi sarana penguatan koordinasi dan peningkatan layanan transfusi darah bagi masyarakat.
“Acara ini sangat bermanfaat karena bertemu dengan seluruh rekan-rekan rumah sakit di Kabupaten Tangerang. Pertemuan seperti ini menambah wawasan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan semangat kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada para pasien,” ujar Bupati Maesyal Rasyid
Bupati juga betapa pentingnya pelayanan tanggap cepat di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Untuk itu menyisihkan permintaan kepada seluruh rumah sakit agar pelayanan di IGD bisa dilakukan dengan cepat, tidak menghambat proses administrasi yang berbelit.
"Pasien datang ke IGD pasti membutuhkan penanganan cepat. Maka begitu pasien tiba, harus langsung ditangani. Jangan lagi ditanya panjang soal domisili, KTP, atau administrasi lainnya. Itu bisa menyusul, yang utama adalah keselamatan pasien," tandasnya
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama PMI terus berupaya memastikan ketersediaan stok darah tetap aman untuk semua jenis layanan, baik untuk operasi, kegawatdaruratan, ataupun kondisi medis lainnya. Pihaknya juha terus mendorong berbagai upaya peningkatan kegiatan donor darah dan mengajak masyarakat bisa ikut berpartisipasi aktif.
“Saya sudah berdiskusi dengan jajaran PMI. insya Allah stok darah di Kabupaten Tangerang tidak akan kosong. Saya juga minta kegiatan donor darah terus diperbanyak karena kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Saya juga mohon ikut serta berperan aktif,” ujarnya.
Dia juga menyebut alokasi anggaran untuk sektor kesehatan di Kabupaten Tangerang mencapai sekitar 24–25 dari APBD, jauh melampaui standar nasional yang hanya sebesar 10%.
“Anggaran tersebut mencakup pembiayaan klaim darah bagi pasien yang berasal dari rumah sakit pemerintah, dengan nilai mencapai Rp25 miliar tahun setiap yang ditanggung penuh oleh APBD,” jelasnya
Pada akhir perayaannya, Bupati pun memberikan penghargaan mendalam kepada PMI Kabupaten Tangerang, UDD PMI, seluruh rumah sakit, serta tenaga medis yang terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada PMI, rumah sakit, dan seluruh tenaga medis. Jangan pernah letih dan jangan pernah bosan melayani masyarakat. Pelayanan yang cepat, tulus, dan penuh tanggung jawab adalah amal mulia yang pahalanya sangat besar. Rumah sakit akan maju jika pelayanannya baik,” tutupnya. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menghadiri Silaturahmi Kerja Daerah (Silakda) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kabupaten Tangerang dan Sarasehan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Puspemkab Tangerang, Rabu (26/11/25).
Dalam berbagai hal, Sekda Soma mengatakan bahwa ICMI bukan sekadar organisasi cendekiawan, tetapi juga ruang strategi yang mempertemukan kecerdasan intelektual, ketajaman moral, serta komitmen dan persahabatan.
“Kehadiran ICMI sangat penting dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, berkeilmuan, dan berakhlak. ICMI jadi ruang yang mampu merumuskan pemikiran yang strategis dan solutif, memperkuat jejaring kecendekiawanan, memperluas program pemberdayaan umat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Sekda Soma
Ia mengapresiasi kegiatan tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada ICMI Otda Kab. Tangerang yang terus bersinergi dan berkolaborasi bersama Pemkab Tangerang dalam memberikan rumusan pemikiran yang strategis dan solutif bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas masyarakat.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ICMI Orda Kabupaten Tangerang yang secara konsisten terus menghadirkan gagasan, gerakan, dan pemikiran strategis dalam berbagai aspek pembangunan daerah,” ucapnya
Pada kesempatan tersebut, dia juga mengatakan sangat mendukung pandangan ICMI tentang guru yang bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga agen transformasi nilai, ilmu, dan akhlak. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan dan komunitas cendekiawan, termasuk ICMI, untuk mencetak generasi yang cerdas, matang secara spiritual, dan berkarakter kuat.
“Selamat Hari Guru Nasional, guru adalah pelita pendidikan, penggerak perubahan, sekaligus penjaga peradaban,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua ICMI Orda Kab. Tangerang, Maksis Sakhabi menuturkan bahwa saat ini ICMI fokus pada pembangunan pendidikan, karena kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya.
“ICMI selalu fokus pada pembangunan, terutama di bidang pendidikan, karena kemajuan daerah hanya dapat dirasakan jika diiringi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan SDM yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan masa depan,” ungkapnya. (Red)
Tangsel, lensafokus.id - Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan bersama Unit Reskrim Polsek jajaran berhasil mengungkap 13 kasus peredaran obat daftar G (obat keras) dan tindak pidana narkotika selama periode Oktober hingga November 2025. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 18 orang tersangka.
Hal ini disampaikan Wakapolres Tangsel, Kompol Muhibbur RA., S.H., M.H., CPHR., CBA., dalam konferensi pers yang digelar di Aula Guyub Polres Tangsel, Selasa (25/11/2025). Hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Resnarkoba AKP Pardiman, S.H., M.H. serta Kasi Humas AKP Agil Sahril, S.H.
“Dalam pengungkapan peredaran obat daftar G atau obat keras, kita mengamankan 9 orang tersangka dengan TKP di wilayah Curug, Pamulang, Ciputat Timur, dan Setu,” ujar Wakapolres.
Selain obat daftar G, jajaran Polres Tangsel juga mengungkap sejumlah kasus narkotika lainnya, yakni 3 tersangka kasus narkotika jenis sabu, 5 tersangka kasus narkotika jenis ganja dan 1 tersangka kasus narkotika jenis ekstasi.
Adapun total barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 30.906 butir obat daftar G (obat keras), 144,05 gram sabu, 7.978,65 gram ganja dan 204 butir ekstasi
Kompol Muhibbur menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polres Tangsel dalam memberantas peredaran narkoba dan penyalahgunaan obat daftar G yang saat ini menjadi prioritas utama.
“Ancaman dari penyalahgunaan narkoba dan obat daftar G tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga memicu tindak pidana dan kriminalitas yang dapat mengganggu kamtibmas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Polres Tangsel akan terus melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku serta mengajak masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dari penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.
“Apabila mengetahui atau menemukan penyalahgunaan narkoba, segera laporkan. Kami memiliki layanan 110 yang siap merespons,” pungkas Wakapolres. (Sumarna)
Lebak, lensafokus.id – Pernyataan Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) DPC Lebak saat audiensi dengan Wakil Bupati Lebak di Kantor Pemkab Lebak, kemarin siang, Senin (24/11/2025), menuai respons keras dari kalangan masyarakat sipil. Hal itu menyusul narasi yang disampaikan Ketua SPN bahwa banyak perusahaan merasa resah atas keberadaan ormas dan LSM di wilayah Lebak.
Merespons pernyataan tersebut, tokoh ormas Lebak, Raja Badak, menegaskan bahwa kritik dan pengawasan yang dilakukan organisasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat terhadap perusahaan tidak dilakukan tanpa alasan. Ia menilai fungsi kontrol ormas dan LSM merupakan bagian dari mekanisme sosial untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
“Ormas dan LSM itu menjalankan fungsi pengawasan publik. Mereka berbicara berdasarkan temuan dan laporan yang masuk, bukan sekadar mengganggu perusahaan,” ujar King Badak kepada media. Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, temuan di lapangan sering menunjukkan adanya pelanggaran ketenagakerjaan, mulai dari persoalan upah minimum, jaminan sosial, hingga standar keselamatan kerja. Ia menilai justru lembaga seperti SPN seharusnya berterima kasih ketika ada pihak yang ikut memperjuangkan hak-hak pekerja.
Raja Badak juga mencampuradukkan dugaan praktik yang diizinkan dalam proses pendanaan tenaga kerja, termasuk adanya laporan masyarakat terkait dugaan pungutan pembohong atau "uang pelicin" dalam proses penerimaan karyawan. Ia menekankan bahwa tudingan tersebut perlu menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk SPN.
“Kalau ada praktik seperti itu, itu jelas bertentangan dengan hukum dan moral. Justru SPN mestinya berada di garis depan menolak itu. SPN harus belajar lagi soal aturan dan hak ormas serta LSM. Saya sarankan Ketua SPN DPC Lebak sekolah lagi, biar cerdas memahami tupoksi ormas dan LSM. Okeh?” tegasnya.
Lebih jauh lagi, Raja Badak menegaskan bahwa tidak hanya perusahaan yang memegang tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan perlindungan pekerja, tetapi pemerintah juga wajib memastikan penegakan hukum berjalan secara konsisten.
“Perusahaan dan pemerintah sama-sama harus menjamin hak pekerja, dan itu sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang,” kata Ketua Umum Ormas Badak Banten Perjuangan itu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPN DPC Lebak belum memberikan tanggapan atas pernyataan keras tersebut. (Cecep)
More...
Lensa Terkini
-
Hadiri Puncak HKN Ke-61 Provinsi Banten, Bupati Tangerang Berkomitmen Perkuat Kolaborasi
-
Pemkab Tangerang Bangun Sinergi dengan Media Lewat Sosialisasi Kemitraan
-
Bupati Harap Kader HMI Jadi Figur Teladan dan Pembaharuan bagi Masyarakat
-
Bupati Tangerang Minta Camat, Puskesmas dan Kades Himpun Validitas Data Balita Kurang Gizi
-
Perkuat Fondasi SDM, Kabupaten Tangerang Kukuhkan Bunda Literasi Desa/Kelurahan 2025
-
Sitaskin Perkuat Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang
