Asep Munajat

Asep Munajat

Bupati Tangerang Tinjau Pelayanan RSUD Tigaraksa

Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tigaraksa. Jumat, (7/3/2025).

Di sela-sela kunjungannya, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan kunjungannya untuk melihat sejauh mana pelayanan di RSUD Tigaraksa tersebut. Bupati Tangerang berkeliling dari ruangan pelayanan perawatan medis hingga ruang operasi bahkan ke sudut-sudut kamar mandi pun tidak luput dari pantauannya.

"Pelayanan di sini sudah cukup baik. Saya berharap kepada jajaran direksi dan para perawat lebih meningkatkan lagi pelayanan kedepannya, untuk melayani masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang yang berobat dan dirawat di rumah sakit Tigaraksa ini," ujar Maesyal Rasyid

Dia berpesan kepada seluruh jajaran RSUD Tigaraksa dan perawat untuk senantiasa mengedepankan keramahan, kesopanan, humanis dan informatif dalam melayani setiap pasien dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

"Saya minta kepada seluruh jajaran RSUD dan perawat untuk selalu bersikap ramah dan baik dalam melayani setiap pasien yang datang ke rumah sakit Tigaraksa tanpa melihat KTP dan tanpa melihat jenis pelayanan apa yang dimintakan oleh pasien," pintanya

Dia juga menandaskan bahwa petugas maupun perawat tidak boleh membeda-bedakan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Semua yang membutuhkan layanan kesehatan dan pengobatan di RSUD Tigaraksa harus dilayani dengan baik tanpa kecuali.

"Untuk perawat layani dulu masyarakat yang berobat. Jangan dulu ditanya-tanya pakai BPJS atau pakai apa, jangan ditanya asalnya dari mana. Pokoknya layani dulu dengan baik masyarakat yang datang untuk berobat," tegasnya

Dirinya juga berharap kepada Dirut RSUD Tigaraksa dan seluruh jajarannya terus berinovasi dan berbenah diri sehingga peningkatan status rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) segera terwujud untuk waktu yang tidak terlalu lama kedepannya. (Red)

Wabup Intan Hadiri Rakor Inflasi Daerah Se- Provinsi Banten Tahun 2025

Serang, lensafokus.id - Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Se-Banten tahun 2025, Rakor dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten. Jumat (7/3/25).

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni dan dihadiri oleh pula Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Ditjen Bina Bangga Kemendagri, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi RI dan Bupati/Walikota Se-Banten.

Dalam kesempatan tersebur, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Semua stakeholder harus berkomitmen, bersinergi dan berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi sekaligus menguatkan ekonomi daerah.

"Pengendalian Inflasi dan penguatan ekonomi daerah sangat penting. Seluruh stakeholder harus bersama-sama berkomitmen, berisnergi dan berkolaborasi terlebih kolaborasi TPID dan TP2DD antara daerah dan BI sangat diperlukan," ujar Wabup Intan

Menurut dia, kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah melalui TPID dan TP2DD menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama di wilayah Tangerang raya yang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi barang dan layanan keuangan digital

"Dalam menghadapi tantangan ekonomi, salah satu kuncinya adalah kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah melalui TPID dan TP2DD, khususnya di wilayah Tangerang raya yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal distribusi barang dan layanan keuangan digital," ungkapnya

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten Andra Nana Supiana yang memimpin rakor mengatakan pengendalian inflasi khususnya di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten. Untuk itu, pihaknya meminta semua pemerintah daerah di Provinsi Banten benar-benar mencermati stok dan kelancara pasokan bahan pokok serta harganya.

"Stok dan kelancaran pasokan serta harga
bahan pokok selama Ramadan dan jelang Hari Raya harus terus dimonitor. Persiapkan dan lakukan langkah-langkah yang strategis sehingga inflasi tetap terkendali," tutur Nana

Pihak berharap melalui rakor tersebut, pemerintah kabupaten/kota di Banten juga bisa saling berkoordinasi dan bersinergi sehingga dampak dari inflasi daerah yang terjadi tidak membebani masyarakat. (Red)

Diskum Bekali Pelatihan Kewirausahaan ke Semua Elemen Pemuda Kabupaten Tangerang

TANGERANG, lensafokus.id – Dinas Usaha Mikro (Diskum) Kabupaten Tangerang menggelar pelatihan kewirausahaan di Hotel Le Semar Tangerang, Kamis (06/03/2025). Pelatihan ini diberikan kepada semua elemen pemuda dari berbagai organisasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap pemuda Kabupaten Tangerang menjadi wirausaha.

"Pemuda memiliki potensi yaitu energi, kreativitas dan inovasi penguasaan teknologi, yang dapat menjadi peluang dalam penumbuhkembangan wirausaha," ujar Kepala Diskum, Anna Ratna Maemunah.

Sejumlah organisasi kepemudaan yang hadir pada pelatihan terebut, antara lain, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pramuka Pandega, Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Forum Kewirausahaan Pemuda, Pemuda Pesantren, Pemuda Muhamadiyah, Gerakan Pemuda Ansor, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pemuda Karang Taruna.

Menurut Anna, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, usaha Kecil dan Usaha Menengah Pasal 19 huruf (a dan b) memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis manejerial dan melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta ciptakan wirausaha baru.

"Dengan dasar itulah maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang melakukan Pembinaan seperti Pelatihan Kewirausahaan bagi para pemuda," ungkapnya.

Kendati demikian, dia menegaskan, untuk menjadi wirausaha yang mampu mengembangkan usaha, pemuda menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kompetensi kewirausahaan, lemahnya dukungan keluarga, terbatasnya akses permodalan, serta hambatan dalam mengakses pasar.

Selain itu, karakteristik tantangan yang dihadapi wirausaha dari kelompok usia muda berbeda dengan karakteristik tantangan yang dihadapi wirausaha dari kelompok usia dewasa. Wirausaha dari kelompok pemuda pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih rendah, pengalaman yang kurang, serta jejaring yang terbatas.

"Maka keberadaan kebijakan kewirausahaan yang responsif terhadap pemuda menjadi kebutuhan agar potensi besar pemuda untuk membuka usaha baru dapat terealisasi sebagai solusi atas masalah pengangguran di Indonesia," kata Anna Ratna Maemunah.

Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro pada Diskum Kabupaten Tangerang Dhian Hartati menuturkan, program pemberdayaan dan pelatihan pemuda ini dilaksanakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada pemuda dalam mengembangkan wirausaha.

"Pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan setelah pemuda tersebut sadar akan pentingnya berwirausaha, sehingga mereka memiliki motivasi dan sikap mental untuk berwirausaha dengan mengembangkan ide-ide usaha yang ada," pungkasnya.

Sehingga pemberdayaan pemuda ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang kewirausahaan. Pelatihan, pendidikan dan penyuluhan yang diberikan harus melalui tahap anisis kebutuhan sehingga pelatihan dan pendidikan yang diberikan tepat sasaran.

"Berharap dengan dengan diselenggarakannya pelatihan ini pemuda dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap seseorang pemuda untuk menjadi wirausaha serta dapat membangkitkan motivasi pemuda dalam berwirausaha dan membantu pemuda menemukan ide-ide usaha atau mampu merancang sebuah rencana usaha," tutup Dia.

(Red)

Tingkatkan Mitigasi Bencana, BPBD Kota Tangerang Pastikan Semua Tanggul dalam Kondisi Aman

Kota Tangerang, lensafokus.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang terus berupaya mengantisipasi bencana banjir di Kota Tangerang. Salah satunya, BPBD Kota Tangerang memastikan kondisi tanggul yang tersebar di semua wilayah dalam kondisi aman.

Bogor Selatan Jadi Perhatian, Sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah Cegah Bencana

Bogor, lensafokus.id - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan untuk meninjau sejumlah titik lokasi diwilayah Bogor Selatan yang berpotensi menimbulkan bencana, diantaranya kawasan yang memiliki kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup pada Kamis (6/3/25). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan tindak lanjut kebijakan dan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Rudy Susmanto menegaskan bahwa salah satu langkah penting yang diambil adalah pemasangan plang pengawasan di beberapa lokasi sebagai tanda dimulainya proses tindak lanjut. 

“Kami mendampingi para Menteri karena beberapa titik yang kami kunjungi adalah kewenangan pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Kami ingin memastikan masyarakat dapat melihat langkah konkret yang akan diambil,” ujar Bupati Bogor.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Bogor baru-baru ini mengeluarkan peraturan Bupati yang mencabut pendelegasian kewenangan terkait perizinan yang sebelumnya diserahkan kepada masing-masing SKPD. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi semua izin yang telah diterbitkan, dan untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan.

Bupati Bogor juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat dilaksanakan dengan tepat.

“Kami ingin bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menjaga kelestarian alam. Kebijakan ini tidak hanya untuk Bogor, tetapi untuk seluruh masyarakat di wilayah Jabodetabek,” kata Rudy Susmanto.

Selain itu, Rudy juga menanggapi kemungkinan pencabutan izin yang telah diberikan pada kawasan yang melanggar aturan. 

"Jika terbukti ada pelanggaran, kita akan evaluasi dan menindaklanjuti dengan langkah yang tegas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Mengenai mitigasi dampak bencana, Rudy Susmanto juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. "Kita harus bersama-sama menjaga alam ini, karena kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada Bogor, tetapi juga pada wilayah-wilayah lain di sekitar Jakarta," tambahnya.

Selain itu, Bupati Rudy juga merencanakan silaturahmi bersama Gubernur Jawa Barat, beberapa Menteri, dan kepala daerah lainnya dalam acara buka puasa bersama yang dijadwalkan pada Kamis depan di Pendopo Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.

Ia juga berkomitmen untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan didasarkan pada fakta dan peraturan yang berlaku, agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Bupati Rudy Susmanto berharap dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga kelestarian alam untuk masa depan yang lebih baik.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hanif, menjelaskan tentang perubahan tata ruang di kawasan hulu yang menjadi sumber bencana. 

“Kami menemukan bahwa sebagian besar kawasan yang harusnya dilindungi kini telah diubah menjadi kawasan pertanian, padahal kawasan tersebut memiliki fungsi penting sebagai resapan air tanah,” jelasnya.

Hanif menambahkan bahwa kebijakan penggunaan lahan yang salah dapat memperburuk potensi bencana seperti banjir dan longsor. 

"Kami akan terus melakukan kajian ilmiah dan mengawasi penggunaan lahan agar tidak merusak ekosistem yang ada," ujarnya. (Red)

KLHK dan Menko Pangan Tinjau DAS Ciliwung, Bupati Bogor Tegaskan Tindakan Tegas Pelanggar Tata Ruang

Bogor, lensatokus.id - Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan langkah-langkah strategis yang sedang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menangani isu perizinan serta dampak banjir yang kerap melanda wilayah tersebut, hal itu diungkapkan saat melakukan survei di wilayah Bogor Selatan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan, pada Kamis (6/3/25)

Rudy Susmanto menjelaskan bahwa beberapa Menteri yang hadir melakukan survei di beberapa titik lokasi di Kabupaten Bogor.

"Beberapa hari yang lalu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati telah mengeluarkan kebijakan untuk mencabut pendelegasian kewenangan terkait beberapa perizinan yang sebelumnya diserahkan ke masing-masing SKPD. Kini kewenangan ini dikembalikan ke Kepala Daerah untuk dievaluasi bersama," ungkap Rudy. 

Ia menambahkan bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk menghentikan sementara penerbitan izin dan memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan dengan lebih cermat dan hati-hati. Rudy Susmanto menyatakan bahwa rapat koordinasi yang melibatkan pihak-pihak terkait kini sedang digelar untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut terhadap beberapa titik lokasi yang telah dikunjungi. 

“Kita ingin memastikan bahwa kebijakan yang ada akan mendukung langkah-langkah pemerintah pusat, dan pada saat yang sama, kita akan evaluasi seluruh kebijakan yang ada," kata Rudy.

Dalam hal ini, Bupati Bogor Rudy Susmanto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap bangunan-bangunan yang melanggar aturan. 

“Kami akan mengevaluasi dan mengoreksi seluruh tata ruang yang ada, serta menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perubahan fungsi lahan yang terjadi,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan adanya indikasi pidana terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menuntut dua hal terkait masalah ini, yaitu pertanggungjawaban pidana atas kerugian besar akibat banjir, serta investigasi terkait kontribusi pembangunan yang menyebabkan bencana tersebut.

“Ini adalah kejadian yang sudah berulang. Alam telah mengkalibrasi dan jika kita terus melanggar aturan, bencana seperti ini akan terus terjadi, bahkan dapat menelan korban jiwa.” terangnya.

Menurutnya, analisis mendalam sedang dilakukan terkait penggunaan lahan di kawasan DAS Ciliwung, terutama di segmen hulu yang terletak di Kabupaten Bogor. Pada dasarnya, DAS Ciliwung mencakup wilayah seluas 38.500 hektar, dengan segmen hulu seluas 15.000 hektar, yang saat ini tengah menjadi perhatian utama terkait dengan perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan menambahkan, bahwa angkah-langkah korektif ini melibatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Kementerian terkait. Dalam prosesnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi kawasan kritis yang ada di wilayah tersebut, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak membebani satu pihak saja.

“Pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, telah meminta kami untuk terus bekerja keras. Kami tidak boleh lelah, karena bencana ini berpengaruh langsung terhadap lebih dari 11 juta penduduk Jakarta. Jika kita tidak segera mengamankan kawasan ini, korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dapat terjadi,” imbuhnya. 

Pemerintah Kabupaten Bogor, bersama pemerintah pusat, berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan perizinan di kawasan DAS Ciliwung. Penyegelan bangunan ilegal dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan tata ruang menjadi langkah tegas yang diambil untuk mencegah terjadinya bencana lebih lanjut. Pemerintah juga akan melibatkan semua pihak terkait dalam upaya ini untuk memastikan kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. (Red)

Bupati Tangerang Tanam Jagung Pulut, Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Tangerang, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian serta melakukan penanaman jagung pulut di Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Kamis (6/3/25).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal mengatakan, penyerahan bantuan dan penanaman jagung pulut ini merupakan salah satu bentuk dukungan konkret program Asta Cita Prabowo-Gibran di bidang ketahanan pangan.

"Ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran," ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia menambahkan, selain lahan jagung pulut di Sukamulya seluas 1 Ha, nantinya lahan-lahan yang tidak produktif di Kecamatan Jayanti dan Solear maupun di kecamatan lainnya akan ditanami berbagai komoditas. Bukan hanya jagung pulut tetapi tanaman lainnya seperti semangka, tomat, serta tanaman hortikultura lainnya akan ditanam di kecamatan yang berbeda untuk meningkatkan aktivitas pertanian.

"Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan tetapi juga menjadi upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Tangerang serta untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," katanya.

Menurut dia, Pemkab Tangerang melalui dinas terkait akan berkolaborasi dan bersinergi dengan unsur Forkopimda, camat, pihak swasta dan kelompok masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif menjadi lahan produktif yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomi masyarakat dan ketahanan pangan.

"Pemerintah daerah bersama Forkopimda, camat, OPD terkait dan masyarakat akan berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Para petani akan memiliki pekerjaan tetap, yang pada akhirnya akan membantu memutar roda perekonomian daerah," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tangerang, Asep Jatmika mengungkapkan pihaknya akan terus berupaya mengoptimalkan lahan pertanian yang ada, termasuk mengubah lahan tidak produktif menjadi produktif.

"Kami juga akan meningkatkan penggunaan pupuk organik agar lebih ramah lingkungan. Dari hasil demplot di delapan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), penggunaan pupuk organik terbukti meningkatkan hasil panen. Dengan luas lahan yang dikelola mencapai 20 hektare, setiap hektare diperkirakan mampu menghasilkan 7 hingga 9 ton jagung pulut dalam masa tanam sekitar 65 hari," ungkap Asep.

Dia berharap melalui kegiatan inidan dengan adanya pendampingan dari para penyuluh pertanian, program ketahanan pangan menuju swasembada pangan dapat terwujud nantinya.

Adapun bantuan yang secara simbokis diberikan kepada para kelompok tani antara lain: benih jagung pulut, pupuk organik dan nonorganik, dolomit, herbisida; dan karung plastik. Selain itu diserahkan juga alat mesin pertanian berupa kultivator, handsprayer dan pompa air 3 inch yang pendistribusiannya disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok tani.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan penanaman jagung pulut bersama oleh Bupati Tangerang bersama usur Forkopimda, Asisten, Kepala Dinas, Camat, serta masyarakat di lahan seluas 1 Ha.

(Red)

Bupati Tangerang Apresiasi Dedikasi PMI, Tekankan Pentingnya Profesionalisme Relawan

Tangerang, lensafokus - Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meminta seluruh jajaran Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangereng berkolaborasi dan bersinergi bersama pemerintah daerah mewujudkan kesehatan yang berkualitas.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Maesyal saat menghadiri pelantikan pengurus PMI Kabupaten Tangerang masa bakti 2024-2029 di Pendopo Bupati Tangerang, Ki Samaun Kota Tangerang, Kamis (6/3/25).

"PMI Kabupaten Tangerang harus menjadi wadah yang terus memberikan inspirasi, dukungan, dan melakukan pembinaan relawan. Jaga sikap dan selalu bersinergis dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan yang berkualitas," pinta Bupati Maesyal Rasyid.

Menurut dia, PMI merupakan wadah yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama dan paham politik. PMI telah menjadi salah satu mitra penting pemerintah daerah dalam penanganan bencana, pelayanan kesehatan dan sosial.

Untuk itu, dia berpesan kepada segenap pengurus PMI, anggota dan relawan untuk terus mengembangkan diri dan profesional dalam menjalankan setiap tugas yang diemban.

"Pengurus dan seluruh anggota PMI harus bangga, siap dan sigap dalam mengemban tugas mulia, sesuai dengan misi PMI Kabupaten Tangerang yaitu memperluas layanan PMI yang inklusif melalui penerapan standar pelayanan menuju ketahanan masyarakat yang semakin kuat," ujarnya.

Bupati Maesyal Rasyid juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi seluruh dedikasi dan kontribusi PMI yang telah memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Sementara Ketua PMI Kab. Tangerang yang baru saja dilantik oleh Wakil Ketua PMI Provinsi Banten, Soma Atmaja mengatakan bahwa PMI terus menguatkan kerjasama dan sinergitas dengan seluruh mitra termasuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaiknya.

"Kita akan terus gaungkan kerjasama dengan seluruh mitra. Terlebih aplikasi SiDoni PMI yang dikembangkan oleh PMI Kabupaten Tangerang sudah merambah ke berbagai kota di Indonesia, diantara Kabupaten Bandung, Jayapura, Banjar, Bogor sama Musi Banyuasin," ujarnya

Dia juga menegaskan bahwa potensi bencana semakin hari semakin besar dan komplek tantangannya. Untuk itu dirinya juga meminta seluruh pengurus, anggota dan relawan di kecamatan terus siap siaga menjalani tugas-tugasnya.

(Red)

Mudik Gratis 2025: Pemkab Tangerang Siapkan 2.530 Kuota ke 16 Kota Tujuan

TANGERANG, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan menyelenggarakan Mudik Gratis 2025 ke16 tujuan kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera.

Pendaftaran dibuka tanggal 8 s.d 15 Maret 2025, kemudian akan ditutup apabila kuota telah terisi penuh. Pendaftaran tersebut dibuka secara online dengan mengakses http://mudikasyik-kabtangerang.id atau scan barcode yang tertera dalam postingan Instagram di akun official dishubkabtang.

Kepala Dishub Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik mengatakan, pihaknya menyiapkan kuota sebanyak kurang lebih 2.530 penumpang. Sebanyak 46 unit bus dikerahkan untuk mudik Gratis 2025.

“Pada program Mudik Gratis tahun ini terdapat penambahan jumlah kuota, yang mana tahun 2024 sebelumnya sekitar 1.500 serta penambahan jumlah jurusan menjadi 16 tujuan," Kata Ahmad Taufik saat memberikan keterangan ke tim Diskominfo, Kamis (06/03/2025).

Bagi para peserta mudik yang mengikuti program tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku seperti harus memiliki KTP Kabupaten Tangerang. Para peserta yang tidak mempunyai KTP Kabupaten Tangerang bisa melampirkan Surat Keterangan Domisili (Asli) atau jika belum memiliki KTP menggunakan KIA/kartu pelajar, peserta memiliki Kartu Keluarga (KK), Surat keterangan domisili asli/ Surat keterangan kerja asli domisili Kabupaten Tangerang serta Peserta wajib melakukan pendaftaran online.

“Program ini hanya mengakomodasi untuk perjalanan mudik saja dan tidak untuk arus balik,” ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya program ini masyarakat dapat merasakan manfaat pelayanan dan juga kontribusi dari pemerintah khususnya Pemkab Tangerang.

"Semoga Program Bupati dan wakil Bupati Tangerang untuk mudik Gratis 2025 dapat berjalan dengan lancar dan para peserta mudik merasakan kenyaman di dalam bus serta kembali ke Tangerang dengan selamat," tutup Dia.

Berikut ini adalah daftar Kabupaten/Kota yang menjadi tujuan pada program Mudik Gratis Kabupaten Tangerang tahun 2025.

1. Prov. Jawa Barat
- Pangandaran
- Cirebon

2. Prov. Jawa Tengah
- Tegal
-Semarang
- Solo
- Wonogiri
- Purworejo
- Wonosobo
- Magelang

3. Prov. Jawa Timur
- Madiun
-Pacitan
- Banyuwangi
- Malang
-Surabaya

4. D.I.Yogyakarta.
5. Sumatera
-Lampung

(Red)

Bupati Tangerang Resmikan Pembangunan Permukiman Nelayan di Tanjung Kait

Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid meletakkan batu pertama pembangunan permukiman nelayan di Kampung Tanjung Kait, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Rabu (5/3/2025). Pembangunan permukiman nelayan di Tanjung Anom terdiri dari 110 rumah yang dirancang dengan fasilitas hunian yang layak bagi nelayan. Tantangan besar pemukiman nelayan ini adalah akses pemenuhan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan tempat tinggal yang aman.

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal mengatakan, program ini merupakan komitmen pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan ekonomi Kabupaten Tangerang. Pembangunan permukiman tersebut sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tangerang yang ingin menciptakan lingkungan yang selaras dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para nelayan. Diharapkan ini dapat meningkatkan akses terhadap fasilitas umum yang lebih baik dan membawa dampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Pembangunan tersebut merupakan program revitalisasi Kampung Tanjung Kait. Selain itu, program ini bertujuan memperkuat perekonomian lokal dengan membuka peluang bagi pengembangan sektor-sektor terkait, seperti pariwisata dan perikanan.

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala dinas, Habitat, Camat, Dansat Radar, Kapolsek, Danramil, kepala desa dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proyek ini, termasuk masyarakat setempat, serta pihak-pihak terkait lainnya," ucapnya.

Bupati Maesyal mengatakan, pembangunan permukiman ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang menjadi dasar dari banyak program pemerintah daerah. Lebih lanjut, dirinya berharap inisiatif pembangunan permukiman nelayan ini bisa menjadi contoh bagi program-program pembangunan serupa yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Semoga ini bisa menjadi contoh bagi program-program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tangerang,” katanya.

Dia berharap pembangunan permukiman nelayan Tanjung Anom berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat nelayan, dan menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai contoh daerah yang mampu mengembangkan potensi daerahnya dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya.

“Dengan mengucapkan, Bismillahirohmanirohim, peletakan batu pertama permukiman nelayan Tanjung Anom Kecamatan Mauk secara resmi saya nyatakan dimulai,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Habitat for Humanity Indonesia, Arwin Sulaksono, menyampaikan proyek pembangunan rumah untuk 110 keluarga nelayan di kawasan Tanjung Anom ini bertujuan memberikan akses terhadap rumah layak huni bagi warga yang selama ini tinggal dalam kondisi yang tidak memadai.

Ia menuturkan, rumah yang dibangun memiliki desain yang sederhana namun fungsional, terdiri dari satu ruang tamu, dua kamar tidur, dan satu kamar mandi. Selain itu, rumah tersebut juga dilengkapi dengan dapur dan teras, dengan tujuan memastikan ketahanan rumah terhadap berbagai potensi bencana, termasuk gempa dan cuaca ekstrem.

"Proses pembangunan rumah ini diharapkan selesai dalam waktu enam bulan ke depan. Kami sudah mulai dengan peletakan batu pertama dan pembersihan lahan," kata dia.

Para warga yang memiliki kemampuan membangun secara mandiri akan didorong untuk melakukannya, sementara yang kurang mampu akan diberikan pelatihan. Pelatihan tidak hanya diberikan kepada pemilik rumah, tetapi juga kepada tukang-tukang lokal, agar mereka dapat membangun rumah dengan baik dan sesuai standar yang berlaku.

Ini bertujuan untuk menghindari pembangunan yang asal-asalan dan rentan terhadap kerusakan atau bencana. Harapan bagi masyarakat setelah menerima rumah adalah agar mereka merawat dan menjaga tempat tinggal mereka, serta penambahan ruang bagi keluarga yang membutuhkan, jika ada lahan yang masih kosong.

"Kami berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memperkuat koperasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan cara ini, kehidupan mereka akan lebih baik dan rumah yang mereka miliki dapat dirawat serta dikembangkan dengan lebih mudah," tambahnya. (Red)

Page 9 of 152