Diskominfo Kabupaten Tangerang Serahkan Laporan PPID 2024 ke Komisi Informasi Banten
TANGERANG, lensafokus.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang menyerahkan Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) tahun 2024 ke Komisi Informasi Provinsi Banten.
Dari laporan tersebut, masyarakat dapat melihat kinerja dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tangerang selama tahun 2024. Laporan tersebut mendorong peningkatan pelayanan agar masyarakat dapat merasakan transparansi Badan Publik.
Komisioner Informasi Provinsi Banten, Imron Mahrus menyambut kedatangan Tim PPID Kabupaten Tangerang yang diwakili Ketua Tim Informasi Publik Eva Rian Novita dan operator PPID Utama.
"Terima kasih telah memberikan LLIP Tahun 2024, sebagai informasi dan juga evaluasi bagi badan publik agar lebih baik dalam pelayanan informasi publik ke depan," tuturnya, di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, Kamis (06/03/2025).
Menurut Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Imron Mahrus, berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik harus memberikan kewajiban dalam menyampaikan laporan layanan Informasi Publik sesuai Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021.
Sementara itu, Ketua Tim Informasi Publik Eva Rian Novita, menjelaskan, sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, badan publik wajib membuat, menyediakan serta menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi.
"Sesuai peraturan Komisi Informasi dan surat dari Komisi Informasi Provinsi Banten, kami menyerahkan laporan layanan informasi informasi publik tahun 2024," ujarnya.
Lanjut Eva, laporan yang diserahkan kepada KIP Banten berisi gambaran umum kebijakan, gambaran umum pelayanan, rincian pelayanan publik, kendala eksternal dan internal, rekomendasi dan rencana tindak lanjut dan rincian penyelesaian sengketa.
"Dari laporan tersebut, masyarakat dapat melihat kinerja dari PPID Kabupaten Tangerang selama tahun 2024. Saya juga berharap dengan adanya laporan ini dapat terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat merasakan sebuah transparansi Badan Publik," jelasnya. (Red)
Panggilan Prank Masih Dominan, Masyarakat Diminta Bijak Gunakan NTPD 112
TANGERANG, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang mengumumkan laporan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 pada bulan Januari-Februari Tahun 2025.
Berdasarkan rekapitulasi data penelpon, menunjukkan sebanyak 5.761 laporan yang diterima, sebagian besar merupakan panggilan prank atau ghost. Panggilan ini sangat mengganggu operasional layanan darurat tersebut.
"Selama dua bulan pertama di tahun 2025, NTPD 112 menerima total 5.761 laporan. Dari jumlah tersebut, hanya 158 laporan yang merupakan laporan darurat normal dengan tingkat penyelesaian 100%. Sedangkan laporan yang diterima adalah laporan prank sebanyak 2.447 dan laporan ghost sebanyak 3.165," ucap Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prima Saras Puspa, Jumat (07/03/2025).
Prima menegaskan, tingginya jumlah prank call yang diterima oleh operator layanan NTPD 112 sangat mengganggu dan menghambat masyarakat yang memerlukan bantuan. Mengingat, fasilitas layanan ini sangat penting untuk keselamatan dan keamanan masyarakat.
"Ya, kami selalu memberikan penguatan kepada operator NTPD 112 ketika menghadapi panggilan bersifat ghost atau prank, serta kami sosialisasikan baik melalui di radio 91 FM, menggunakan Roll Up benner di masing-masing kantor lingkup pemerintah Kabupaten Tangerang," katanya.
Sementara itu, terkait laporan yang masuk pada layanan NTPD 112 ini, Pihaknya menyampaikan kategori evakuasi menjadi yang tertinggi yakni sebanyak 80 laporan. Diikuti oleh panggilan kedaruratan lainnya mulai dari kebakaran, pohon tumbang, gangguan PLN, PJU, bencana alm dan lain sebagainya.
"Komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan darurat dan memastikan respon yang cepat dan efektif terhadap setiap laporan yang masuk," tegasnya.
Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan layanan NTPD 112 dengan bijak dan bertanggung jawab.
"Kami meminta masyarakat untuk tidak melakukan panggilan prank. Mari kita sama-sama menjaga efektivitas layanan darurat ini demi kebaikan dan keselamatan bersama," katanya. (Red)
Wujud Kepedulian, Pemkab Tangerang dan Komunitas Jogging Cisauk Santuni 220 Yatim Dhuafa
Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berkolaborasi dengan Komunitas Jogging Cisauk menginisiasi kegiatan sosial di Bulan Ramadan. Kegiatan ini berfokus pada santunan untuk anak yatim dan dhuafa yang berlangsung di Pasar Intermoda, Kecamatan Cisauk, Jumat (7/3/2025).
"Hari ini, sekitar 220 anak yatim dan dhuafa menerima santunan, yang menjadi wujud kepedulian komunitas terhadap sesama," ungkap Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah di lokasi.
Dalam acara tersebut, Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif Komunitas Jogging Cisauk dalam mengadakan berbagai kegiatan sosial yang telah menjadi agenda rutin selama Ramadan.
“Saya apresiasi setinggi-tingginya kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh komunitas jogging. Tidak hanya sekali dua kali, selain santunan mereka juga sering mengadakan jalan sehat, senam bersama, dan berbagi dengan warga sekitar,” ujarnya.
Intan berharap kegiatan ini tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan, namun bisa dilaksanakan lebih rutin di bulan-bulan lainnya untuk memberi manfaat lebih banyak bagi masyarakat. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Tangerang untuk senantiasa meningkatkan ibadah dan berbagi.
"Kita tidak akan menjadi miskin dengan bersedekah. Jadi ayo sedekah buat sesama, InsyaAllah bakal ada balasan berkali-kali lipat," tuturnya.
Pada kesempatan sama, Camat Cisauk Yusuf Fachroji, turut memberikan apresiasi kepada komunitas tersebut. Menurutnya, kegiatan positif yang diadakan oleh Komunitas Jogging Cisauk telah memberi dampak yang sangat baik bagi masyarakat.
“Terima kasih kepada komunitas jogging Cisauk yang sudah melakukan kegiatan berbagi, bantuan sosial, dan lainnya. Ini bukan hanya terjadi sekarang, tapi sudah menjadi rutinitas mereka. Bahkan, dalam setiap jadwal jogging mereka, seringkali mereka sambil berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan,” kata Yusuf.
Ia berharap kegiatan yang telah dilaksanakan bisa menjadi contoh bagi komunitas lain untuk terus mengembangkan kebermanfaatannya, baik di dalam komunitas itu sendiri maupun kepada masyarakat di sekitar mereka. “Setiap komunitas harus bisa mengeksistensikan bahwa keberadaan mereka memberi manfaat bagi lingkungan sekitar, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung,” tambahnya.
Adapun kolaborasi antara Pemkab Tangerang dan Komunitas Jogging Cisauk menjadi contoh nyata bagaimana kegiatan olahraga yang menyenangkan dapat dipadukan dengan kepedulian sosial. Ke depan, diharapkan lebih banyak komunitas yang terinspirasi untuk bergerak bersama, berbagi, dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat sekitar. (Red)
Bupati Tangerang Tinjau Pelayanan RSUD Tigaraksa
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tigaraksa. Jumat, (7/3/2025).
Di sela-sela kunjungannya, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan kunjungannya untuk melihat sejauh mana pelayanan di RSUD Tigaraksa tersebut. Bupati Tangerang berkeliling dari ruangan pelayanan perawatan medis hingga ruang operasi bahkan ke sudut-sudut kamar mandi pun tidak luput dari pantauannya.
"Pelayanan di sini sudah cukup baik. Saya berharap kepada jajaran direksi dan para perawat lebih meningkatkan lagi pelayanan kedepannya, untuk melayani masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang yang berobat dan dirawat di rumah sakit Tigaraksa ini," ujar Maesyal Rasyid
Dia berpesan kepada seluruh jajaran RSUD Tigaraksa dan perawat untuk senantiasa mengedepankan keramahan, kesopanan, humanis dan informatif dalam melayani setiap pasien dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
"Saya minta kepada seluruh jajaran RSUD dan perawat untuk selalu bersikap ramah dan baik dalam melayani setiap pasien yang datang ke rumah sakit Tigaraksa tanpa melihat KTP dan tanpa melihat jenis pelayanan apa yang dimintakan oleh pasien," pintanya
Dia juga menandaskan bahwa petugas maupun perawat tidak boleh membeda-bedakan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Semua yang membutuhkan layanan kesehatan dan pengobatan di RSUD Tigaraksa harus dilayani dengan baik tanpa kecuali.
"Untuk perawat layani dulu masyarakat yang berobat. Jangan dulu ditanya-tanya pakai BPJS atau pakai apa, jangan ditanya asalnya dari mana. Pokoknya layani dulu dengan baik masyarakat yang datang untuk berobat," tegasnya
Dirinya juga berharap kepada Dirut RSUD Tigaraksa dan seluruh jajarannya terus berinovasi dan berbenah diri sehingga peningkatan status rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) segera terwujud untuk waktu yang tidak terlalu lama kedepannya. (Red)
Wabup Intan Hadiri Rakor Inflasi Daerah Se- Provinsi Banten Tahun 2025
Serang, lensafokus.id - Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Se-Banten tahun 2025, Rakor dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten. Jumat (7/3/25).
Rakor tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni dan dihadiri oleh pula Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Ditjen Bina Bangga Kemendagri, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi RI dan Bupati/Walikota Se-Banten.
Dalam kesempatan tersebur, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Semua stakeholder harus berkomitmen, bersinergi dan berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi sekaligus menguatkan ekonomi daerah.
"Pengendalian Inflasi dan penguatan ekonomi daerah sangat penting. Seluruh stakeholder harus bersama-sama berkomitmen, berisnergi dan berkolaborasi terlebih kolaborasi TPID dan TP2DD antara daerah dan BI sangat diperlukan," ujar Wabup Intan
Menurut dia, kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah melalui TPID dan TP2DD menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama di wilayah Tangerang raya yang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi barang dan layanan keuangan digital
"Dalam menghadapi tantangan ekonomi, salah satu kuncinya adalah kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah melalui TPID dan TP2DD, khususnya di wilayah Tangerang raya yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal distribusi barang dan layanan keuangan digital," ungkapnya
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten Andra Nana Supiana yang memimpin rakor mengatakan pengendalian inflasi khususnya di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten. Untuk itu, pihaknya meminta semua pemerintah daerah di Provinsi Banten benar-benar mencermati stok dan kelancara pasokan bahan pokok serta harganya.
"Stok dan kelancaran pasokan serta harga
bahan pokok selama Ramadan dan jelang Hari Raya harus terus dimonitor. Persiapkan dan lakukan langkah-langkah yang strategis sehingga inflasi tetap terkendali," tutur Nana
Pihak berharap melalui rakor tersebut, pemerintah kabupaten/kota di Banten juga bisa saling berkoordinasi dan bersinergi sehingga dampak dari inflasi daerah yang terjadi tidak membebani masyarakat. (Red)
Diskum Bekali Pelatihan Kewirausahaan ke Semua Elemen Pemuda Kabupaten Tangerang
TANGERANG, lensafokus.id – Dinas Usaha Mikro (Diskum) Kabupaten Tangerang menggelar pelatihan kewirausahaan di Hotel Le Semar Tangerang, Kamis (06/03/2025). Pelatihan ini diberikan kepada semua elemen pemuda dari berbagai organisasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap pemuda Kabupaten Tangerang menjadi wirausaha.
"Pemuda memiliki potensi yaitu energi, kreativitas dan inovasi penguasaan teknologi, yang dapat menjadi peluang dalam penumbuhkembangan wirausaha," ujar Kepala Diskum, Anna Ratna Maemunah.
Sejumlah organisasi kepemudaan yang hadir pada pelatihan terebut, antara lain, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pramuka Pandega, Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Forum Kewirausahaan Pemuda, Pemuda Pesantren, Pemuda Muhamadiyah, Gerakan Pemuda Ansor, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pemuda Karang Taruna.
Menurut Anna, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, usaha Kecil dan Usaha Menengah Pasal 19 huruf (a dan b) memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis manejerial dan melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta ciptakan wirausaha baru.
"Dengan dasar itulah maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang melakukan Pembinaan seperti Pelatihan Kewirausahaan bagi para pemuda," ungkapnya.
Kendati demikian, dia menegaskan, untuk menjadi wirausaha yang mampu mengembangkan usaha, pemuda menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kompetensi kewirausahaan, lemahnya dukungan keluarga, terbatasnya akses permodalan, serta hambatan dalam mengakses pasar.
Selain itu, karakteristik tantangan yang dihadapi wirausaha dari kelompok usia muda berbeda dengan karakteristik tantangan yang dihadapi wirausaha dari kelompok usia dewasa. Wirausaha dari kelompok pemuda pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih rendah, pengalaman yang kurang, serta jejaring yang terbatas.
"Maka keberadaan kebijakan kewirausahaan yang responsif terhadap pemuda menjadi kebutuhan agar potensi besar pemuda untuk membuka usaha baru dapat terealisasi sebagai solusi atas masalah pengangguran di Indonesia," kata Anna Ratna Maemunah.
Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro pada Diskum Kabupaten Tangerang Dhian Hartati menuturkan, program pemberdayaan dan pelatihan pemuda ini dilaksanakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada pemuda dalam mengembangkan wirausaha.
"Pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan setelah pemuda tersebut sadar akan pentingnya berwirausaha, sehingga mereka memiliki motivasi dan sikap mental untuk berwirausaha dengan mengembangkan ide-ide usaha yang ada," pungkasnya.
Sehingga pemberdayaan pemuda ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang kewirausahaan. Pelatihan, pendidikan dan penyuluhan yang diberikan harus melalui tahap anisis kebutuhan sehingga pelatihan dan pendidikan yang diberikan tepat sasaran.
"Berharap dengan dengan diselenggarakannya pelatihan ini pemuda dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap seseorang pemuda untuk menjadi wirausaha serta dapat membangkitkan motivasi pemuda dalam berwirausaha dan membantu pemuda menemukan ide-ide usaha atau mampu merancang sebuah rencana usaha," tutup Dia.
(Red)
Tingkatkan Mitigasi Bencana, BPBD Kota Tangerang Pastikan Semua Tanggul dalam Kondisi Aman
Kota Tangerang, lensafokus.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang terus berupaya mengantisipasi bencana banjir di Kota Tangerang. Salah satunya, BPBD Kota Tangerang memastikan kondisi tanggul yang tersebar di semua wilayah dalam kondisi aman.
Bogor Selatan Jadi Perhatian, Sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah Cegah Bencana
Bogor, lensafokus.id - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan untuk meninjau sejumlah titik lokasi diwilayah Bogor Selatan yang berpotensi menimbulkan bencana, diantaranya kawasan yang memiliki kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup pada Kamis (6/3/25). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan tindak lanjut kebijakan dan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Rudy Susmanto menegaskan bahwa salah satu langkah penting yang diambil adalah pemasangan plang pengawasan di beberapa lokasi sebagai tanda dimulainya proses tindak lanjut.
“Kami mendampingi para Menteri karena beberapa titik yang kami kunjungi adalah kewenangan pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Kami ingin memastikan masyarakat dapat melihat langkah konkret yang akan diambil,” ujar Bupati Bogor.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Bogor baru-baru ini mengeluarkan peraturan Bupati yang mencabut pendelegasian kewenangan terkait perizinan yang sebelumnya diserahkan kepada masing-masing SKPD. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi semua izin yang telah diterbitkan, dan untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan.
Bupati Bogor juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat dilaksanakan dengan tepat.
“Kami ingin bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menjaga kelestarian alam. Kebijakan ini tidak hanya untuk Bogor, tetapi untuk seluruh masyarakat di wilayah Jabodetabek,” kata Rudy Susmanto.
Selain itu, Rudy juga menanggapi kemungkinan pencabutan izin yang telah diberikan pada kawasan yang melanggar aturan.
"Jika terbukti ada pelanggaran, kita akan evaluasi dan menindaklanjuti dengan langkah yang tegas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Mengenai mitigasi dampak bencana, Rudy Susmanto juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. "Kita harus bersama-sama menjaga alam ini, karena kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada Bogor, tetapi juga pada wilayah-wilayah lain di sekitar Jakarta," tambahnya.
Selain itu, Bupati Rudy juga merencanakan silaturahmi bersama Gubernur Jawa Barat, beberapa Menteri, dan kepala daerah lainnya dalam acara buka puasa bersama yang dijadwalkan pada Kamis depan di Pendopo Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.
Ia juga berkomitmen untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan didasarkan pada fakta dan peraturan yang berlaku, agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Bupati Rudy Susmanto berharap dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga kelestarian alam untuk masa depan yang lebih baik.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hanif, menjelaskan tentang perubahan tata ruang di kawasan hulu yang menjadi sumber bencana.
“Kami menemukan bahwa sebagian besar kawasan yang harusnya dilindungi kini telah diubah menjadi kawasan pertanian, padahal kawasan tersebut memiliki fungsi penting sebagai resapan air tanah,” jelasnya.
Hanif menambahkan bahwa kebijakan penggunaan lahan yang salah dapat memperburuk potensi bencana seperti banjir dan longsor.
"Kami akan terus melakukan kajian ilmiah dan mengawasi penggunaan lahan agar tidak merusak ekosistem yang ada," ujarnya. (Red)
KLHK dan Menko Pangan Tinjau DAS Ciliwung, Bupati Bogor Tegaskan Tindakan Tegas Pelanggar Tata Ruang
Bogor, lensatokus.id - Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan langkah-langkah strategis yang sedang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menangani isu perizinan serta dampak banjir yang kerap melanda wilayah tersebut, hal itu diungkapkan saat melakukan survei di wilayah Bogor Selatan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan, pada Kamis (6/3/25)
Rudy Susmanto menjelaskan bahwa beberapa Menteri yang hadir melakukan survei di beberapa titik lokasi di Kabupaten Bogor.
"Beberapa hari yang lalu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati telah mengeluarkan kebijakan untuk mencabut pendelegasian kewenangan terkait beberapa perizinan yang sebelumnya diserahkan ke masing-masing SKPD. Kini kewenangan ini dikembalikan ke Kepala Daerah untuk dievaluasi bersama," ungkap Rudy.
Ia menambahkan bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk menghentikan sementara penerbitan izin dan memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan dengan lebih cermat dan hati-hati. Rudy Susmanto menyatakan bahwa rapat koordinasi yang melibatkan pihak-pihak terkait kini sedang digelar untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut terhadap beberapa titik lokasi yang telah dikunjungi.
“Kita ingin memastikan bahwa kebijakan yang ada akan mendukung langkah-langkah pemerintah pusat, dan pada saat yang sama, kita akan evaluasi seluruh kebijakan yang ada," kata Rudy.
Dalam hal ini, Bupati Bogor Rudy Susmanto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap bangunan-bangunan yang melanggar aturan.
“Kami akan mengevaluasi dan mengoreksi seluruh tata ruang yang ada, serta menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perubahan fungsi lahan yang terjadi,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan adanya indikasi pidana terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menuntut dua hal terkait masalah ini, yaitu pertanggungjawaban pidana atas kerugian besar akibat banjir, serta investigasi terkait kontribusi pembangunan yang menyebabkan bencana tersebut.
“Ini adalah kejadian yang sudah berulang. Alam telah mengkalibrasi dan jika kita terus melanggar aturan, bencana seperti ini akan terus terjadi, bahkan dapat menelan korban jiwa.” terangnya.
Menurutnya, analisis mendalam sedang dilakukan terkait penggunaan lahan di kawasan DAS Ciliwung, terutama di segmen hulu yang terletak di Kabupaten Bogor. Pada dasarnya, DAS Ciliwung mencakup wilayah seluas 38.500 hektar, dengan segmen hulu seluas 15.000 hektar, yang saat ini tengah menjadi perhatian utama terkait dengan perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan menambahkan, bahwa angkah-langkah korektif ini melibatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Kementerian terkait. Dalam prosesnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi kawasan kritis yang ada di wilayah tersebut, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak membebani satu pihak saja.
“Pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, telah meminta kami untuk terus bekerja keras. Kami tidak boleh lelah, karena bencana ini berpengaruh langsung terhadap lebih dari 11 juta penduduk Jakarta. Jika kita tidak segera mengamankan kawasan ini, korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dapat terjadi,” imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor, bersama pemerintah pusat, berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan perizinan di kawasan DAS Ciliwung. Penyegelan bangunan ilegal dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan tata ruang menjadi langkah tegas yang diambil untuk mencegah terjadinya bencana lebih lanjut. Pemerintah juga akan melibatkan semua pihak terkait dalam upaya ini untuk memastikan kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. (Red)
Bupati Tangerang Tanam Jagung Pulut, Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional
Tangerang, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian serta melakukan penanaman jagung pulut di Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Kamis (6/3/25).
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal mengatakan, penyerahan bantuan dan penanaman jagung pulut ini merupakan salah satu bentuk dukungan konkret program Asta Cita Prabowo-Gibran di bidang ketahanan pangan.
"Ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran," ujar Bupati Maesyal Rasyid.
Dia menambahkan, selain lahan jagung pulut di Sukamulya seluas 1 Ha, nantinya lahan-lahan yang tidak produktif di Kecamatan Jayanti dan Solear maupun di kecamatan lainnya akan ditanami berbagai komoditas. Bukan hanya jagung pulut tetapi tanaman lainnya seperti semangka, tomat, serta tanaman hortikultura lainnya akan ditanam di kecamatan yang berbeda untuk meningkatkan aktivitas pertanian.
"Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan tetapi juga menjadi upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Tangerang serta untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," katanya.
Menurut dia, Pemkab Tangerang melalui dinas terkait akan berkolaborasi dan bersinergi dengan unsur Forkopimda, camat, pihak swasta dan kelompok masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif menjadi lahan produktif yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomi masyarakat dan ketahanan pangan.
"Pemerintah daerah bersama Forkopimda, camat, OPD terkait dan masyarakat akan berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Para petani akan memiliki pekerjaan tetap, yang pada akhirnya akan membantu memutar roda perekonomian daerah," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tangerang, Asep Jatmika mengungkapkan pihaknya akan terus berupaya mengoptimalkan lahan pertanian yang ada, termasuk mengubah lahan tidak produktif menjadi produktif.
"Kami juga akan meningkatkan penggunaan pupuk organik agar lebih ramah lingkungan. Dari hasil demplot di delapan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), penggunaan pupuk organik terbukti meningkatkan hasil panen. Dengan luas lahan yang dikelola mencapai 20 hektare, setiap hektare diperkirakan mampu menghasilkan 7 hingga 9 ton jagung pulut dalam masa tanam sekitar 65 hari," ungkap Asep.
Dia berharap melalui kegiatan inidan dengan adanya pendampingan dari para penyuluh pertanian, program ketahanan pangan menuju swasembada pangan dapat terwujud nantinya.
Adapun bantuan yang secara simbokis diberikan kepada para kelompok tani antara lain: benih jagung pulut, pupuk organik dan nonorganik, dolomit, herbisida; dan karung plastik. Selain itu diserahkan juga alat mesin pertanian berupa kultivator, handsprayer dan pompa air 3 inch yang pendistribusiannya disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok tani.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan penanaman jagung pulut bersama oleh Bupati Tangerang bersama usur Forkopimda, Asisten, Kepala Dinas, Camat, serta masyarakat di lahan seluas 1 Ha.
(Red)
Lensa Terkini
-
Bupati Buka POB Kabupaten Tangerang Tahun 2025
-
Launching Program GENTING dan DASHAT, Bupati Tangerang Tekankan Edukasi dan Bantuan Tepat Sasaran
-
SDN Tenjo 05 Kebobolan Akibat Ketiadaan Anggaran Pagar
-
Nurbaeti Kartini Masa Kini: Berdaya, Cerdas, Dan Mandiri
-
Pemkab Tangerang Resmikan Gerai Pelayanan Publik di Intermoda BSD City
-
Bupati Tangerang dan Wamen UMKM RI Hadiri Tasyakuran Perumdam TKR
