Kabag Ops Polresta Tangerang Kompol Andhi Kurniawan, mengerahkan pengamanan aksi unjuk rasa buruh pada hari ini (21/9/2022) dibantu 209 personel Polresta Tangerang, Samapta Polda Banten 2 SST dan 1 kompi dari Brimod Polda Banten.

"Total personel yang kita kerahkan 209 dari polresta tangerang, kemudian dari samapta polda itu kita di backup 2 SST sama 1 kompi dari Brimob Polda Banten untuk kegiatan pengamanan ini," kata Kompol Andi Kurniawan.

Aksi unjuk rasa itu mendorong agar pemerintah menolak kenaikan harga BBM yang dinilai memberatkan sektor pekerja. Sebab, kenaikan BBM ini berimplikasi pada kenaikan sejumlah komoditas lain yang tak sebanding dengan upah mereka yang tak ikut naik.

Aksi demonstrasi ini diikuti oleh serikat buruh, mereka mengawali aksi unjuk rasa dengan long march sampai halaman Gedung DPRD Kabupaten Tangerang.

Aksi itu juga mendesak agar para wakil rakyat menyatakan sikap secara kelembagaan untuk menolak kenaikan BBM.

Pernyataan sikap DPRD Kabupaten Tangerang ini dinilai penting sebagai representasi keterwakilan aspirasi masyarakat terkait kenaikan BBM, oleh karenanya buruh menuntut agar Ketua DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan sikap tertulis dan ditanda tangani.

Tak berapa lama berorasi, ratusan buruh itu langsung ditemui oleh Aditiya Wijaya,SH Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi Demokrat dan Ahmad Syahril DPRD Fraksi PKS.

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Banten akhirnya turut menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah didesak oleh ribuan buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (21/9/2022).

Wakil Ketua DPRD, Aditiya Wijaya, SH. Menandatangani surat kesepakatan atau surat tuntutan dari massa aksi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Aditiya Wijaya, SH. Mengatakan, "Di sampaikan dengan ini DPRD Kabupaten Tangerang dengan ini menyampaikan hasil kesepakatan bahwa DPRD Kabupaten Tangerang :

1. Tolak Kenaikan BBM
2. Tolak Penghapusan Daya Listrik
3. Tolak Kenaikan Upah 2023
4. Tolak UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
5. Tolak PP No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan."

Ia juga mengaku akan menindaklanjuti surat tersebut dengan cara mengirim surat ke DPR RI.

Ahmad Syahril Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tangerang saat dikonfirmasi setelah aksi selesai oleh wartawan Lensa Fokus menyampaikan,

"Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah DPRD Kabupaten Tangerang sudah banyak menyerap aspirasi dari warga masyarakat baik yang sifatnya Hiring ataupun yang di awali dengan demonstrasi, seperti kemarin alhamdulillah dari Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tangerang dan tadi baru usai kita juga mendengarkan aliansi dari buruh, intinya adalah DPRD Kabupaten Tangerang sejalan dengan aspirasi para warga Kabupaten Tangerang baik itu mahasiswa, buruh, ataupun masyarakat umum yaitu sama-sama menolak kenaikan BBM bersubsidi, kemudian juga yang kedua menolak penghapusan wacana tentang listrik subsidi yang 450 voltage di ganti menjadi 900 voltage, dan kami dari fraksi PKS Kabupaten Tangerang satu suara memang dari atas sudah turun sampai bawah kita serempak seirama dari awal kita tegaskan memang kita menolak kenaikan BBM bersubsidi " ujar Ahmad Syahril

"Jadi alhamdulillah mudah-mudahan warga masyarakat merasa puas karena sudah aspirasinya kita terima bahkan tadi juga di tanda tangani oleh pimpinan untuk bisa di layangkan ke ketua DPR RI ibu Puan Maharani " kata Ahmad Syahril.

(Lingga)