Pada kesempatan tersebut Bupati Zaki juga menginformasikan bahwa di bulan September dan Oktober nanti, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menggelar event nasional dan event internasional. Dia berharap Pemerintah dan DPRD Propinsi Banten bisa memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kedua event City Sanitary Summit (CSS) dan Pemsea.
"Bulan September dan Oktober, Pemerintah Kabupaten Tangerang dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan event CSS dan PEMSEA. Kami berharap Pemerintah dan DPRD Propinsi Banten bisa bersama sama kami untuk mensukseskan kedua event tersebut," pinta Bupati Zaki.
Bupati Zaki juga mengharapkan agar kritik, saran, masukan masyarakat Kabupaten Tangerang tentang proses pembangunan bukan hanya didengar namun juga bisa direalisasikan sehingga pembangunan dapat berjalan lebih baik dan terarah.
"Saya harap DPR Propinsi Banten yang hadir ini bisa menyuarakan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Tangerang sehingga nantinya proses pembangunan di Kabupaten Tangerang bisa terus berjalan terlebih lagi masalah infrastruktur yang selama ini tertunda selama 2 tahun akibat pandemi covid-19," harap Bupati Zaki.
Sementara itu, Faisal salah satu Anggota DPRD Propinsi Banten dari Partai Golkar menjelaskan kunjungannya dalam rangka reses untuk mendengar dan menghimpun masukan serta aspirasi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini Bupati Tangerang dan para jajarannya terhadap pelaksanaan pembangunan.
"Semoga apa yang disampaikan dan diutarakan oleh Bupati Zaki dan kepala OPD, kami dari DPRD Propinsi Banten akan berusaha membantu proses pembangunan di Kabupaten Tangerang agar berjalan sesuai yang di harapkan," ungkap Faisal.
Kunjungan DPRD Propinsi Banten tersebut berjumlah sebanyak 4 orang diantaranya Faisal, TB lu Ay, H. Dedi Sutardi dan Barhum. Sementara itu Bupati Tangerang pada kesempatan tersebut didampingi oleh beberapa kepala dinas dan staf ahli, diantaranya Kadishub, Kadisdik, Kadis Tata Ruang, Kasat Pol PP, Kadis Bina Marga SDA, Kadiskes, Plt. Kepala Bappeda dan staf ahli bidang pemerintahan, politik dan hukum serta staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda.
(red)
