“Di kolong fly over Balaraja ini ada taman baca Baleraja yang usianya sudah hampir 5 tahun, wilayah Balaraja juga ada beberapa pojok baca dan perpustakaan yang dikelola oleh komunitas yang belum tersentuh oleh dana CSR perusahaan yang ada di wilayah Balaraja, Ada juga beberapa sekolah yang fasilitas MCK-nya tidak layak. Bahkan, beberapa diantaranya tidak memiliki sarana air bersih sama sekali khususnya untuk Sekolah Swasta, dan pondok pesantren," katanya, Kamis (05/12/2019).
Menurutnya, pembangunan di Balaraja khususnya yang berkaitan dengan sarana pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ia meyakini permasalahan bantuan perpustakaan dari segi buku, meja, bangku dan sarana penunjang lainnya, serta MCK sekolah yang tersebar di 8 desa dan 1 kelurahan di wilayah yang dipimpinnya tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan APBD.
“Makanya kita mendorong agar perusahan-perusahaan yang ada di Balaraja menyalurkan bantuan CSR-nya dengan membangun fasilitas Perpustakaan, MCK di sekolah-sekolah. Kita bangun Balaraja ini bersama-sama. Saya pikir, kalau hanya untuk membangun sarana perpustakaan dan MCK sekolah, bisa dibantu yang penting ada kemauan dari pengusahanya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Taman Baca Baleraja Erwin Subrata mengatakan, Terimakasih kepada perusahaan PT.Adis yang sudah menyalurkan bantuan dana CSR untuk melengkapi fasilitas penunjang seperti Rak buku, Meja, Bangku dan beberapa buku.
"Semoga bantuan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Balaraja dan para penggiat baca yang melintas di wilayah Balaraja, dan semoga juga bisa mencerdaskan anak bangsa," ungkapnya.
Dikatakan Erwin, Ketika layanan dilakukan masyarakat ikut aktif meminjam buku atau hadir dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh dinas Perpustakaan. Supaya masyarakat tertarik datang, maka layanan harus sesuai kebutuhan masyarakat, keramahan, promosi, fasilitas yang memadai, koleksi buku yang berkwalitas, maupun ketepatan waktu layanan. Layanan dilakukan saat masyarakat senggang atau ketika tidak melakukan aktifitas sekolah maupun bekerja. Layanan yang tepat dan prima sangat menentukan jumlah pengunjung maupun peminjam buku. Upaya ini sangat ditentukan oleh komitment kepala perpustakaan selaku pemimpin yang memiliki otoritas kebijakan dan pelaksana layanan kepada masyarakat.
"Kerjasama selain dengan pemustaka adalah dengan aparatur desa sampai tingkat kecamatan untuk bersama sama memahami bahwa perpustakaan adalah layanan untuk mencerdaskan masyarakat.
Penyebaran pengetahuan melalui buku dan berbagai aktivitas secara maksimal akan mampu mengubah masyarakat lebih cerdas. Sosialisasi keberadaan perpustakaan harus bekerjasama dengan para pihak. Berbagai upaya harus dilakukan untuk pencapaian hasil yang maksimal. Jika dianggap sukses maka secara otomatis akan membutuhkan anggaran yang besar , maka yang harus dilakukan adalah bersinergi. Untuk bersinergi dengan pihak swasta, perlu ada kesepakatan kesepakatan yang saling menguntungkan sebagai bentuk terciptanya harmonisasi," paparnya.
Untuk diketahui, APBN atau APBD jika tidak mencukupi maka diperlukan kerjasama CSR untuk sharing dana. Dengan demikian nantinya perpustakaan akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan informasi dan pengetahuan. (Mad Sutisna)
