Paripurna tersebut, Pemandangan Umum 8 (delapan) Fraksi Atas Penjelasan Bupati Tantang Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2021.
Sebelumnya Bupati Zaki sudah menyampaikan Pidato Penjelasan Bupati Tantang penjelasan Bupati Tentang Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2021 pada Tanggal 04 November 2020
Berikut 8 Pandangan Umum Praksi-Praksi DPRD Kab Tangerang.
1. Pemandangan Umum Fraksi Partai PDI Perjuangan. Fraksi PDI perjuangan Mengapresiasi Nota Keuangan Ranperda tentang APBD Tahun 2021. Karena dengan segala dinamika yang terjadi, proses ini dapat terlaksana hingga saat ini. Termasuk dinamika kondisi ekonomi, antara lain tingkat pertumbuhan, investasi, inflasi dan kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di Daerah. Hal mendasar lainnya yang menjadi kendala dalam penyusunan APBD adalah ketergantungan pendanaan program dan kegiatan yang relatif masih cukup tinggi terhadap dana perimbangan Pemerintah Pusat.
2. Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra, Dalam RAPBD Tahun 2021 pada Belanja Daerah dialokasikan sebesar 5,34 triliun rupiah turun sebesar 265,53 miliar rupiah atau 4,73 persen dari APBD-P Tahun 2020 sebesar 5,61 triliun rupiah. Belanja Daerah di Tahun 2021 tersebut diantaranya ada Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar 40 miliar rupiah yang dialokasikan dalam rangka lanjutan penanganan Covid-19.
3.Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Golkar juga memandang bahwa RAPBD Tahun 2021, diharapkan dapat terwujud sebagai dinamika dan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui berbagai masukan, baik melalui Musrenbang, reses dan temu wicara Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, serta ruang partisipasi publik lainnya yang dapat memotret kondisi riil kebutuhan pokok dan prioritas masyarakat dengan memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.
4. Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrat mendorong langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam upaya mencapai target pendapatan sebagaimana tertuang dalam kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2021.
Harapan Fraksi Partai Demokrat terhadap upaya mencapai target pendapatan yang telah di formulasikan dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tangerang kiranya dapat di implementasikan dalam tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemerintahan, sehingga nantinya tidak hanya tercapai target pendapatan namun dapat melebihi target pendapatan
5. Pemandangan Umum Fraksi Partai PKS, Didalam struktur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Daerah terlihat masih menanggung beban yang berat dimana berkurangnya PAD akibat Pandemi Covid-19 dan terjadinya perlambatan ekonomi secara drastis bahkan hampir masuk ke dalam resesi ekonomi menjadi persoalan serius yang perlu dan cepat dicarikan solosinya. Pemerintah Daerah harus berkreatif dan berinovasi serta bekerja keras dalam kembali menjaga yang ada dan meningkatkan Pendapatan Daerah.
6. Pemandangan Umum Fraksi Partai PPP, Sebagai antisipasi dalam pencapaian target pendapatan APBD 2021, Pemerintah Kabupaten Tangerang dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, diharapkan tidak hanya sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran. Sumber-sumber alternative perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, selanjutnya patut untuk kita perhatikan yaitu salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran dengan memanfaatkan CSR yang lebih terintegrasi.
7. Pemandangan Umum Fraksi Partai PKB Terkait dengan upaya penanganan pandemi Covid-19, beberapa waktu lalu disampaikan oleh satuan tugas gugus Covid -19 Provinsi Banten, bahwa pertanggal 02 November 2020 wilayah Banten sudah keluar ari zona merah dan bergeser ke zona orange termasuk wilayah Kabupaten Tangerang. Ini tentu menjadi informasi yang menggembirakan dimana selama berbulan-bulan Tangerang Raya berstatus Zona Merah untuk wabah Covid -19. Tentunya kita semua berharap wilayah Kabupaten Tangerang situasinya semakin membaik dan bergeser ke zona hijau.
8. Pemandangan Umum Fraksi Partai PAN, APBD Tahun Anggaran 2021 hendaknya dilandasi kebijakan yang responsif, antisipatif dan komprehensif baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, sehingga mampu merespon dinamika tuntutan masyarakat dan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah secara cepat dan tepat, serta menjaga kesinambungan atau keberlanjutan berbagai program pembangunan beserta akselerasi pencapaian berbagai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. (IKP/Agie R)