Nasional

Nasional (321)

Pemkab OKU Gelar Rapat Koordinasi Forkopimda Tahun 2021

BATURAJA SUMSEL, lensafokus.id -- PLH Bupati OKU Bersama Forkopimda OKU Menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2021, Bertempat di Ballroom Hotel Santika Premiere Bandara Palembang. (9/11/2021).

Adapun tema Rakor Forkopimda tahun ini "Sinergitas Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan".

PLH Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, M.H., bersama dengan Ketua DPRD OKU, Dandim 0403/OKU, Kapolres OKU dan Kajari OKU tampak hadir dalam Rakor Forkopimda Provinsi Sumsel Tahun 2021 dan juga diikuti oleh seluruh Camat, Danramil, Kapolsek dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten OKU secara virtual melalui zoom meeting di kantor masing-masing.

Laporan Ketua Pelaksana oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel, Kurniawan, AP, M.Si., Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan meningkatkan sinergitas antara Forkopimda Provinsi Sumsel dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Sumsel, guna terciptanya kondusifitas pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Sumsel, dan mendorong para Stakeholder terkait dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Provinsi Sumsel. Dengan tema "Sinergitas Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dalam Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan".

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru., Dalam sambutannya mengatakan Rapat Forkopimda Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota se-Sumsel Tahun 2021dilaksanakan dalam rangka menyatukan visi menyikapi kondusifitas di Provinsi Sumsel terkait percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Wilayah Sumsel.

Diketahui bersama bahwa sebagai upaya melakukan pemulihan ekonomi saat ini, Pemerintah Provinsi Sumsel dibantu Forkopimda sampai ketingkat daerah sedang gencar-gencarnya dalam menjalankan program Keroyok Vaksin Massal yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas dan kepercayaan diri agar masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa dengan tidak mengesampingkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Saat ini stok vaksin di Kabupaten/Kota masih tergolong melimpah, namun demikian yang menjadi kesulitan bersama adalah dalam hal pendistribusian, kesulitan terjadi karena luas cakupan wilayah di Provinsi Sumsel serta beberapa titik wilayah yang sulit untuk diakses.

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi indikator dalam rangka mensukseskan Program Keroyok Vaksin Massal, dimana saat ini masyarakat sangat antusias untuk melaksanakan vaksinasi, menyikapi hal tersebut diharapkan sinergitas dan bahu membahu agar target diawal tahun 2022 dapat terwujud yaitu tercapainya angka 70% masyarakat sudah melakukan vaksin.

Forkopimda se-Sumsel diharapkan harus mampu mengikuti perkembangan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Setelah selesainya Rakor ini diharapkan para peserta kembali kemeja kerja dengan keadaan sudah memiliki bekal untuk penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi diwilayah masingmasing.

Pertumbuhan ekonomi Sumsel saat ini berada di angka 5,71% tergolong baik, namun tingkat kesembuhan kita masih dibawah target Nasional, sehubungan dengan hal tersebut mari bekerja dengan sebaik-baiknya dan tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga pada akhirnya akan terwujud Sumsel Juara Penanganan Covid-19 dan Sumsel Juara Dalam Pertumbuhan Ekonomi.

Kemudian acara dilanjutkan penyampaian materi serta diskusi dan tanya jawab dengan pemberi materi Gubernur Sumsel, H. Herman Deru dengan materi “Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 Menuju Pemulihan Ekonomi di Sumsel", Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H., dengan materi "Peran Polda Sumsel dalam Pengawasan Prokes dimasa Pandemi Covid-19 serta Dukungan Percepatan Vaksinasi di Provinsi Sumsel melalui Program Keroyok Vaksin”, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Agus Suhardi dengan Materi "Upaya TNI dalam rangka Mendukung Vaksinasi dan Penegakan Prokes Covid-19”, Kajati Sumsel, DR. Drs. M. Rum, SH., MH dengan Materi “Peran Kejaksaan dalam rangka Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Covid-19 Percepatan Vaksinasi di Sumatera Selatan” serta Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, H. M. Giri Ramanda N Kiemas, SE., MM., dengan materi “Peran Legislatif dalam rangka Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Covid-19”.

Turut hadir, PLH Bupati OKU, Drs. H. Edward Candra, M.H., beserta Bupati/Walikota se-Sumsel, Ketua DPRD OKU, Ir. H. Marjito Bachri beserta Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumsel, Dandim 0403/OKU, Letkol. ARH. Tan Kurniawan, S.AP., M.IPOL beserta Dandim Kabupaten/Kota se-Sumsel, Kapolres OKU, AKBP. Danu Purnomo, S.IK beserta Kapolres Kabupaten/Kota se-Sumsel, Kajari OKU Diwakili Kasi Pidum Kejari OKU, Johan Ciptadi, SH., beserta Kajari Kabupaten/Kota se-Sumsel, Danrem 044 GAPO, Kepala BNN Provinsi Sumel, Kepala Basarnas Provinsi Sumsel, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Danlanal Palembang, Danlanud Palembang, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumsel, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Sumsel, Kepala Bappelitbangda Kabupaten/Kota se-Sumsel serta Undangan Lainnya secara Virtual seluruh Camat, Danramil, Kapolsek dan Kepala Puskesmas Se-Sumsel.

(Avn)

Jalan Jadi Mulus, Ini Kata Sekdes Jagabita

Bogor, lensafokus.id -- Pemerintahan Desa Jagabita Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor geliat membangun infrastruktur jalan dalam Rangka memperlancar arus lalu lintas serta mempermudah aktivitas warga sehari-hari.

Walikota Bogor, Dr Bima Arya saat meninjau proses pembangunan Mesjid Agung

Ditunggu Umat, Walikota Bogor Desak Kontraktor Lakukan Ini:

BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau proyek pembangunan Masjid Agung di Jalan Dewi Sartika, Bogor Tengah. Hingga akhir tahun 2021, pengerjaan difokuskan pada pemasangan atap dan kolom spiral dengan anggaran Rp31 miliar.

“Tahun ini pengerjaan Masjid Agung fokus untuk membangun atap dan kolom spiral. Hari ini saya cek sudah 37 persen. Ada deviasi sekitar 9 persen,” ungkap Bima Arya, Sabtu (6/11/2021).

Bima Arya melihat ada faktor cuaca dan teknis yang mempengaruhi pengerjaan. “Saya minta ditambah pekerjanya dari yang sekarang. Kemudian shift-nya juga ditambah. Tapi tetap menjaga kualitas dan safety diperhatikan. Saya tidak mau ada keterlambatan. Jadi diusahakan kerja keras supaya tepat waktu. Karena ditunggu umat muslim se-Kota Bogor,” ujar Bima.

Dihadapan kontraktor, Bima Arya menegaskan, dirinya akan mengawasi proyek tersebut secara intens. “Saya akan awasi terus. Saya akan intens mengawasi ini bersama dinas, bersama camat untuk memastikan pengerjaan ini tepat waktu,” tegasnya.

Pengerjaan fase ini dianggarkan Rp 31 miliar dan diharapkan bisa terserap maksimal hingga akhir 2021. Untuk tahun depan, lanjut Bima, akan dianggarkan Rp 27 miliar.

“Ini nanti akan membangun interiornya sehingga Insya Allah akhir tahun depan sudah bisa dimanfaatkan untuk ibadah. Kemudian 2023 berlanjut lagi extension untuk nyambung ke alun-alun, termasuk fasad-fasad sehingga terintegrasi dengan alun-alun,” beber Bima.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Chusnul Rozaqi menyatakan, akan meminta kontraktor untuk memaksimalkan pengerjaan dengan menambah pekerja, waktu kerja dan menambah alat.

“Artinya, kalau sudah ditambah, ada satu grup pekerja di sisi belakang dan satu grup di sisi samping. Kita fokus dulu struktur atap, atap dan kolom spiral hingga akhir tahun ini. 2022 kita fungsionalkan sampai kepada lantai dan interiornya. Tahun 2023 dilanjutkan fasad dan extension-nya yang akan terintegrasi dengan alun-alun,” pungkas Chusnul. (red/*)

Pajero Sport Putihnya Ringsek, Vannesa Angel dan Suami Tewas

JOMBANG – Aktris Vanessa Angel dikabarkan tewas bersama suaminya Febri Adriansyah dalam kecelakaan tunggal kendaraan pribadinya di ruang Tol Nganjuk arah Surabaya KM 672, pukul 12:36 WIB, Kamis 4 November 2021. Kendaraan jenis Pajero Sport bernopol B1264BJU berwarna putih yang kini dalam kondisi ringsek itu juga menganggkut seorang balita.

Kepala Satuan Patroli Jalan Raya (Kasat PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur AKBP Dwi Sumrahadi menduga, pengemudi dalam keadaan mengantuk. Dalam laporan kronologi kejadian, disebutkan kendaraan yang berisi Vanessa dan empat penumpang lain awalnya berangkat dari Jakarta menuju Surabaya.

Di kilometer 672 ruas tol Jomol, kendaraan tersebut mendadak menabrak beton pembatas kiri ruas tol. Kendaraan kemudian terpelanting dan berputar, kemudian berhenti di lajur cepat. Saat kejadian, arus lalu lintas sedang lancar.

Dari hasil analisa kejadian, pengemudi disebut mengantuk atau kurang konsentrasi sehingga terjadi kecelakaan. Kecelakaan tersebut menelan dua korban jiwa, yakni Vanesza Adzania (Vanessa Angel), Febri Andriansyah sang suami, Siska Lorensa, pengemudi yang belum diketahui identitasnya serta seorang balita. Tiga korban yang luka dibawa ke RS Kertosono Nganjuk dan korban meninggal dunia dibawa ke RS Bhayangkara Surabaya, Jawa Timur.

Vanessa Angel masih aktif mengunggah video Instagram Stories beberapa jam sebelum mengalami kecelakaan di tol. Ia mengunggah video singkat yang memperlihatkan pemandangan di jalan tol, dengan tulisan "ada yang bisa tebak aku mau kemana?".

Vanessa juga sempat mengunggah videonya sedang tersenyum sambil memperlihatkan penumpang lainnya di dalam mobil, seorang perempuan berkerudung dan anak kecil. Mereka bertiga duduk di bangku tengah. Sang suami, Febri Adriansyah, juga sempat mengunggah video serupa yang memperlihatkan istrinya tertidur di dalam mobil. (ant)

Tags:

Wacana Hukuman Mati Ala Jaksa Agung, ICW Sebut Hanya Jargon Politik

JAKARTA - Wacana penerapan hukuman mati yang digaungkan Jaksa Agung ST Burhanuddin memicu sentimen negatif dari sejumlah pihak. Mereka menyebut, wacana itu bukanlah opsi solutif dan efektif dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana bahkan menyebut, apa yang disampaikan Burhanuddin hanyalah sebuah jargon politik untuk mempertahankan eksistensinya.

Kurnia beralasan, hal ini disebabkan penegakan hukum yang dilakukan jajaran Kejaksaan Agung belum optimal dan berkualitas. "Entah itu presiden atau pun pimpinan lembaga penegak hukum (misalnya, Ketua KPK atau Jaksa Agung), pengguliran wacana hukuman mati hanya jargon politik," ujar Kurnia kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).

Apalagi, lanjut Kurnia, penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung masih memperlihatkan kepada masyarakat keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi.

"Padahal, kalau kita berkaca pada kualitas penegakan hukum yang mereka lakukan, hasilnya masih buruk. Jadi, apa yang diutarakan tidak sinkron dengan realita yang terjadi," lanjutnya.

Dari permasalahan tersebut, ICW pun mempertanyakan apakah hukuman mati adalah jenis pemidanaan yang paling efektif untuk memberikan efek jera kepada koruptor sekaligus menekan angka korupsi di Indonesia. Pun mempertanyakan apakah kualitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sudah menggambarkan situasi yang ideal untuk memberikan efek jera kepada koruptor.

Ia juga mengatakan, faktanya hal itu belum terjadi dan masih banyak yang harus diperbaiki. "Khusus untuk Kejaksaan Agung, masyarakat tentu masih ingat bagaimana buruknya kualitas penegakan hukum di Korps Adhayksa ketika menangani perkara yang melibatkan oknum internalnya, misalnya, Pinangki Sirna Malasari," katanya.

Hal ini dibuktikan saat Kejaksaan Agung menuntut Pinangki dengan hukuman yang sangat rendah. Menurutnya, masyarakat dapat mengukur bahwa Jaksa Agung saat ini tidak memiliki komitmen untuk memberantas korupsi.

"Belum lagi jika berbicara tentang lembaga kekuasaan kehakiman. Fenomena diskon untuk hukuman bagi para koruptor masih sering terjadi," kata dia.

Kurnia mengatakan, bahwa dalam catatan ICW hukuman penjara masih berada pada titik terendah, yakni rata-rata 3 tahun 1 bulan untuk tahun 2020.

Sedangkan, lanjutnya, pemulihan kerugian keuangan negara juga menjadi problematika klasik yang tak kunjung tuntas. "Bayangkan, kerugian keuangan negara selama tahun 2020 mencapai Rp 56 triliun, akan tetapi uang penggantinya hanya Rp 19 triliun," lanjut Kurnia.

Persoalan wacana hukuman mati ini pun dikritisi Pakar Hukum Universitas Pelita Harapan, Rizky Karo Karo. Ia mengatakan jika pidana mati dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih berlaku (asas legalitas) dengan syarat dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

"Jika melihat dari Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU P Tipikor, Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku," kata Rizky.

Rizky menyebut bahwa hukuman mati bisa dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Menurutnya, tidak semua tindak pidana kasus korupsi dapat didakwakan dengan Pasal 2 ayat (2) UU P Tipikor.

Adapun syarat keadaan tertentu dalam pasal tersebut, lanjutnya, harus diteliti hubungan hukumnya/hubungan sebab akibatnya sehingga dapat dituangkan dalam surat dakwaan JPU dalam perkara a quo secara jelas, cermat dan lengkap. "Jadi, kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan harus dilakukan sesuai prosedur hukum disertai bukti yang cukup (due process of law)," katanya.

Ia mengatakan, tugas dan fungsi Jaksa untuk melakukan penegakan hukum secara tepat menjadi hal yang dinantikan masyarakat, khususnya dalam pengembalian kerugian keuangan negara, dan wajib dilakukan secara independent.

Terkait dengan eksekusi, menurutnya baru bisa dilakukan jika putusan suatu perkara telah berkekuatan hukum tetap (tidak ada upaya hukum dari pihak lawan baik di Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali).

Rizky mengatakan, Jaksa Agung, Jampidsus tentu memiliki komitmen dalam penegakan hukum kasus Jiwasraya dan Asabri, baik untuk melindungi korban, menuntut terdakwa, dan berupaya mengembalikan kerugian keuangan negara. Terkait dengan hukuman mati terhadap dua kasus tersebut, menurutnya sangat bergantung dengan kajian oleh tim Kejaksaan.

"Walaupun pidana mati masuk ke dalam dakwaan dengan model dakwaan tertentu (tunggal, alternatif, kumulatif, subsidiair, kombinasi) suatu perkara, namun Majelis Hakim pemeriksa perkara yang akan menjatuhkan vonis, apakah memang pantas divonis dengan pidana mati atau tidak," ujarnya.

Sementara Pengamat Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menyebut, bahwa hukuman mati selama ini belum terbukti memberikan efek jera bagi para koruptor.

Menurutnya, seharusnya dalam penegakan hukum kasus korupsi, fokus utamanya adalah pengembalian kerugian dan lebih baik hukuman seumur hidup.

"Keterkaitan hukuman mati dan efek jera memang belum bisa dibuktikan. Seharusnya memang dalam korupsi, fokus utamanya adalah pengembalian kerugian daripada hukuman mati. Hukuman seumur hidup atau 20 tahun juga cukup," kata Akbar kepada wartawan.

Ia menyebut bahawa pada proses peradilan pidana memang merupakan bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM). "Oleh karena itu, penyitaan dan penahanan itu juga diperbolehkan. Jika keberatan sudah disediakan mekanisme praperadilan atau mekanisme keberatan sebagai pihak ketiga," kata dia. (red)

PLH Bupati Buka Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten OKU

BATURAJA OKU, lensafokus.id -- PLH Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, M.H., Membuka Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten OKU Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati OKU. Jum'at (22/10/2021).